Sabtu 30 Sep 2023 14:40 WIB

Punya Potensi Besar, Pengembangan Industri Halal Bisa Capai Ribuan Triliun

Potensi industri halal sangat besar tapi juga masih banyak PR-nya.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi
Dewan Pembina PP MES Muliaman D Hadad memberikan sambutan dalam acara Sharia Economic Leaders Forum (SELF) di Plaza Mandiri, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
Foto: Dok Staff Media Sekretariat MES
Dewan Pembina PP MES Muliaman D Hadad memberikan sambutan dalam acara Sharia Economic Leaders Forum (SELF) di Plaza Mandiri, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengungkapkan Indonesia memiliki peluang besar dalam hal industri halal. Wakil Ketua Dewan Pembina PP MES Muliaman D Hadad menilai, hal tersebut perlu dimaksimalkan oleh Indonesia.

"Nilai industri halal Indonesia diestimasi bisa mencapai sebesar Rp 4.153 triliun pada 2022," kata Muliaman dalam acara Sharia Economic Leaders Forum (SELF) di Plaza Mandiri, Sabtu (30/9/2023).

Baca Juga

Dia menuturkan, potensi tersebut bisa didapatkan dari berbagai sektor. Beberapa di antaranya yakni sektor makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, fashion muslim, farmasi halal, kosmetik halal, hingga media dan rekreasi halal

"Ini artinya besar sekali namun kita masih dihadapkan dengan pekerjaan rumah yang tidak kecil yaitu pemerataan kesejahteraan," ucap  Muliaman. 

Dia menegaskan, industri halal memiliki kesempatan yang sangat besar namun menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Muliaman menegaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan menjadi fokus yang harus diupayakan.

Dia menambahkan, halal value chain dan pembiayaan perbankan syariah juga penting. Muliaman mengatakan, ekonomi syariah melalui halal value chain (HVC) berkontribusi terhadap 25 persen dari PDB nasional. Sementara itu, Muliaman menyebut pembiayaan perbankan syariah untuk sektor ekonomi yang terkait HVC tumbuh double digit.

Muliaman mengakui, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman prinsip dan keberpihakan di kalangan masyarakat dan pemimpin daerah.

"Hal tersebut membutuhkan peran dan dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui jalinan kerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing," ungkap Muliaman.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement