Jumat 05 Sep 2025 13:30 WIB

NTB Jadi Episentrum Indonesia Ekonomi Syariah, Imam Besar Istiqlal: Potensinya Dahsyat

NTB Jadi Episentrum Indonesia Ekonomi Syariah

Rep: Muhyidin/ Red: Intan Pratiwi
Sejumlah wisatawan foto di pinggiran pantai Kuta The Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (11/7/2025). Pantai yang berjarak kurang lebih 47 km dari Kota Mataram ini dikenal akan hamparan pasir putihnya serta menawarkan pemandangan laut yang luas dan menenangkan, sehingga menjadi tempat ideal bagi para wisatawan yang mencari keindahan alami dan ketenangan.
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah wisatawan foto di pinggiran pantai Kuta The Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (11/7/2025). Pantai yang berjarak kurang lebih 47 km dari Kota Mataram ini dikenal akan hamparan pasir putihnya serta menawarkan pemandangan laut yang luas dan menenangkan, sehingga menjadi tempat ideal bagi para wisatawan yang mencari keindahan alami dan ketenangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia tengah memantapkan diri sebagai pusat ekonomi syariah global. Hal ini ditandai dengan peluncuran Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum & Expo 2025 yang akan digelar di Islamic Center Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 24-26 Oktober 2025.

Acara ini diprakarsai Istiqlal Global Fund (IGF) bekerja sama dengan Garindo Media Tama, dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTB. Event ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional, dengan semangat mengajak para santri berperan aktif dalam menopang ekonomi syariah nasional maupun internasional.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar menegaskan, forum ini menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi besar ekonomi syariah Indonesia.

“Kalau ini dikembangkan, saya yakin akan punya kekuatan yang sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, insya Allah mampu menjadi motor penggerak ekonomi syariah dunia,” ujar Nasaruddin saat konferensi pers di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menteri Agama RI ini menjelaskan, ada lima agenda utama yang akan digarap melalui IES. Pertama, penguatan ekonomi pondok pesantren. Saat ini terdapat lebih dari 42 ribu pesantren dengan 72 juta pemangku kepentingan.

“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga penguat ekonomi keumatan,” ucapnya.

Kedua, peningkatan sertifikasi halal. Nasaruddin menekankan pentingnya kesadaran halal di tengah masyarakat.

“Jangan memasukkan ke dalam tenggorokan sesuatu yang tidak halal. Kita perlu memfasilitasi agar kuliner dan produk UMKM kita dipastikan halal,” katanya.

Ketiga, pengembangan destinasi ramah Muslim dengan memperluas konsep masjid dan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, difabel, dan orang tua. Keempat, inovasi pembiayaan syariah dengan optimalisasi instrumen seperti infak, sedekah, wakaf, fidyah, hingga ekonomi kurban dan aqiqah.

Kelima, kolaborasi multisektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan syariah, pesantren, akademisi, dan sektor swasta.

“Kalau ini kita kolaborasikan, potensi ekonomi syariah Indonesia dahsyat. Dunia internasional sekarang sedang demam ekonomi syariah. Kita harus bisa menjadi corong dan pilot project pembangunan ekonomi syariah,” jelas Nasaruddin.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Istiqlal Global Fund (IGF), Ahsanul Haq menjelaskan alasan NTB dipilih sebagai tuan rumah. Oktober nanti, NTB akan menjadi sorotan dunia melalui ajang MotoGP Mandalika.

“Kami ingin awareness terhadap Indonesia bukan hanya dari sisi sport, tapi juga pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar pria yang akrab dipanggil Anol ini.

Selain itu, NTB telah dikenal sebagai destinasi wisata halal yang pernah meraih penghargaan internasional pada 2016.

“Dukungan pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTB, sangat besar. Bahkan mengundang eksibitor dan pembicara internasional. Kami optimis event ini akan menjadi sorotan dunia,” ucap Nol.

IES 2025 akan menghadirkan forum muktamar ekonomi syariah, diskusi tematik, pameran UMKM halal, business matching, hingga forum kuliner halal dan ekonomi kreatif. Acara ini murni digagas IGF tanpa dana APBN, namun didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement