REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tiap wilayahnya. Hal ini juga disampaikannya saat mengukuhkan pengurus KDEKS Kalimantan Tengah atau KDEKS ke-24 di Indonesia.
Kiai Ma'ruf mengatakan, Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Karena itu, pemerintah terus memacu pembangunan daerah-daerah penyangga, termasuk Kalimantan Tengah.
"Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Ini adalah berkah sekaligus peluang besar yang harus dikelola secara optimal," ujar Kiai Ma'ruf di Kantor Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Selasa (24/10/2023).
Hal ini karena lokasi Kalteng dengan IKN Nusantara. Wapres juga menyinggung lokasi IKN Nusantara yang sebelumnya juga menyiapkan opsi di Kalteng.
"Ini mestinya Kalteng ini bakal calon ya, tetapi tidak jadi karena memang, tapi digeser sedikit saja ke Kaltim, tapi masih dekat dengan Kalteng," ujarnya.
Ia juga berpesan Kalimantan Tengah segera mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana dan SDM, maupun menggali sektor-sektor potensial, termasuk sektor perdagangan lintas wilayah. Dia meyakini masih ada banyak potensi dan komoditas Kalimantan Tengah yang akan mampu bersaing di kancah global.
Termasuk menggerakkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, utamanya dengan mengusung prinsip kebaikan syariah.
"Kekayaan sumber daya alam, komoditas pertanian unggulan, pariwisata ramah muslim dan sebagainya, mesti dikelola dengan lebih baik. Hilirisasi juga mesti digencarkan, agar produk-produk unggulan Kalteng meningkat nilai tambahnya dan menembus pasar mancanegara," ujarnya.
Selain itu, dia juga mendorong KDEKS membantu pencapaian target sertifikasi halal seluruh produk pada 2024 mendatang. Hal ini dalam rangka penguatan sektor industri halal dari hulu ke hilir.
"Penguatan sektor industri halal mesti dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk strategi pencapaian target sertifikasi halal, paling tidak hingga 2024," ujarnya.
Menurutnya, pengembangan rantai pasok halal dalam rangka hilirisasi industri penting untuk diprioritaskan. Sedangkan untuk layanan lembaga keuangan syariah perlu terus diperluas, khususnya penyaluran pembiayaan syariah bagi UMKM. Termasuk pengembangan sistem pembayaran digital layanan syariah.
Sementara di sisi dana sosial syariah, penting juga ada perbaikan kelembagaan, tata kelola, dan SDM pengelola
"Ini penting agar penghimpunan dan manfaatnya semakin optimal, serta menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat," ujarnya.
Di samping itu, dia juga mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terkait ekonomi syariah dengan berbagai keunggulan dan kemanfaatannya.
"Kemudian pastikan keberlanjutan program ekonomi syariah di Provinsi Kalimantan Tengah. Masukkan muatan ekonomi syariah dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
