REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem islami, salah satunya di lingkungan pemerintahan. Terbaru, BSI dengan Kementerian Perdagangan bekerja sama dalam pengelolaan belanja pegawai.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyebutkan, melalui kerja sama ini BSI siap memberikan fasilitas layanan perbankan berbasis prinsip syariah kepada pegawai kementerian untuk pengelolaan dana operasional melalui layanan Cash Management System.

“BSI terus mendukung penguatan ekosistem Islami, termasuk di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ekosistem yang modern dan terintegrasi, seluruh pegawai di lingkungan kementerian akan mendapatkan pelayanan lengkap produk dan jasa keuangan syariah,” kata Anton, Rabu (14/6/2023).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menyatakan, sinergi antara BSI dan Kementerian Perdagangan ini juga menjadi bagian dari usaha kedua belah pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BSI atas pelayanan yang telah diberikan sampai saat ini di lingkungan Kementerian Perdagangan. Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak,” ujar Suhanto.

Tidak hanya pembayaran gaji dan tunjangan, pegawai kementerian juga dapat memanfaatkan produk-produk dana tabungan, deposito dan giro, pembiayaan konsumer, hingga penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah). Khusus ZISWAF, BSI telah bekerja sama dengan Baznas untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Kerja sama ini diyakini mendukung tercapainya realisasi potensi zakat sebesar Rp 300 triliun. Zakat aparatur sipil negara (ASN) yang bisa dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ditaksir memiliki potensi mencapai Rp 120 triliun jika pembayarannya dilakukan lewat mekanisme potong gaji. Potensi ini pada akhirnya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika