REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Keuangan Sosial Syariah (KSS) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ahmad Juwaini menyatakan, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) penting untuk terus didukung. Menurutnya, BMT memiliki peran strategis mendedikasikan layanannya untuk segmen yang saat ini masih belum banyak tersentuh oleh perbankan.
"Dedikasi itu untuk usaha mikro, yang merupakan 98,7 persen dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," ujarnya dalam webinar “Sosialisasi Peningkatan dan Perluasan Pembiayaan Syariah kepada BMT/IKMS melalui PIB dan LPDB", beberapa waktu lalu.
Salah satu bentuk dukungan KNEKS adalah dengan memfasilitasi pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM (LPDB) . Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa fasilitasi itu diperlukan karena BMT pada umumnya memiliki keterbatasan dalam penghimpunan dana.
Hal ini disebabkan karena mayoritas anggota BMT adalah UMKM. Oleh karena itu, ketika suatu BMT akan meningkatkan volume usahanya agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan pembiayaan atau nominal pembiayaan per satu anggotanya lebih besar, maka BMT membutuhkan dukungan pendanaan dari pihak luar.
Hadir dalam kesempatan yang sama , Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) , Ary Dekky Hananto mengatakan, PIP adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan koordinasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Saat ini fokus pada program pembiayaan bagi Usaha Ultra Mikro dengan nama Pembiayaan UMi.
" Per 28 Februari 2023, Rp 26,7 triliun dana yang telah disalurkan di 509 kota dengan total debitur sebanyak 7,52 juta orang melalui 65 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)," ungkapnya.
Sementara, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah II, Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM (LPDB) , Rido Arifin menjelaskan, bahwa LPDB-KUMKM merupakan Satuan Kerja Kementerian Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Data per 15 Maret 2023, telah menyalurkan dana ke 3.227 mitra dengan total pencairan sebesar Rp 15,9 triliun di 34 provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
