REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED Indef) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memperbesar alokasi aset berbasis syariah. Hal itu untuk memacu industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia untuk bisa lebih maju dan berkembang secara global.
“Danantara dalam lanskap sovereign wealth fund (SWF) global, skalanya besar, namun kalau kita lihat sesungguhnya alokasi syariahnya cukup kecil. Nilai aset besar bukan jaminan pertumbuhan, pertumbuhan hanya terjadi jika aset dikonversi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan yang inklusif serta berbasis kemaslahatan publik,” kata Kepala CSED Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik Indef bertajuk ‘Menakar Potensi Danatara sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Syariah Indonesia’ yang digelar secara daring, Ahad (30/11/2025).
BPI Danantara yang diluncurkan pada Februari 2025 diketahui merupakan superholding investasi negara dan merupakan konsolidasi lembaga SWF Indonesia, seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Danantara mengelola sekitar 800—844 BUMN dengan nilai portofolio sekitar 900 dolar AS atau kurang lebih Rp 14.600 triliun.
Secara skala internasional, Danantara menjadi SWF terbesar dunia jika dibandingkan dengan Temasuk (434 miliar dolar Singapura atau 320 miliar dolar AS per 2025) dan Khazanah (36 miliar dolar AS per 2024).
“Tapi kalau kita bandingkan, Islamic allocation gap kita dengan Malaysia misalnya, Malaysia sudah 20—25 persen dari dana SWF-nya. Saudi juga sekitar 30 persen, demikian pula United Arab Emirates (UAE) sekitar 30 persen, dan ini berbasis sukuk-driven. Di Indonesia, masih kurang dari 5 persen, jadi masih kecil,” ungkapnya.
“Dan inilah mengapa kemudian CSED Indef punya concern untuk mendorong Danantara untuk memperluas atau memperbesar aset alokasi instrumen-instrumen berbasis syariah, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” lanjutnya.
Nur berharap, alokasi instrumen dan pembiayaan ekonomi dan keuangan syariah ke depan bisa dapat ditingkatkan. Diharapkan pada 2030 angkanya bisa mencapai target seperti negara-negara muslim lainnya, yakni sekira 30 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika