REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih lebar di Indonesia. Ia menilai masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah, padahal aset ekonomi syariah terus tumbuh cepat.
“Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan. Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sehingga ini menjadi fokus bersama ke depan. Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi, sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelas Airlangga secara daring pada acara Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026: Penguatan Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Inklusif untuk Mendukung Agenda Prioritas Nasional, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan di tengah kenaikan aset keuangan syariah nasional dari Rp 6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp 10.257 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini didorong percepatan sertifikasi halal, naiknya permintaan fesyen muslim, kosmetik, farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah muslim.
Penguatan ekonomi syariah juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi tiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024–2025. Indonesia melesat dari peringkat ke-11, melampaui Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Pemerintah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah 2025–2029 untuk menutup gap literasi dan inklusi sekaligus memperkuat industri halal. Fokusnya mencakup makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pendalaman sektor keuangan syariah.
Upaya lain ditempuh lewat pengembangan empat Kawasan Industri Halal sebagai pusat produksi standar global. Kawasan itu berada di Modern Halal Valley Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.
Percepatan sertifikasi halal untuk UMKM juga digenjot agar produk lebih mudah masuk rantai pasok halal. Hingga Oktober 2025, BPJPH menerbitkan 3 juta sertifikat halal sebagai penguatan kepastian produk di pasar domestik.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran KUR Syariah terus diperluas untuk mendorong usaha produktif masyarakat. Sejak 2015 sampai November 2025, total KUR Syariah mencapai Rp 89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.
Ekosistem keuangan syariah diperkuat melalui inovasi Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai UU P2SK. Hingga Oktober 2025, dua lembaga bulion yang beroperasi mengelola emas 148,77 ton sebagai alternatif investasi syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika