REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 1.037 pelaku usaha jasa logistik telah mengantongi sertifikat halal hingga 20 Februari 2025. Jumlah ini meningkat signifikan menjelang pemberlakuan kewajiban halal untuk produk makanan dan minuman pada 17 Oktober 2024.
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikasi mencakup layanan distribusi, penyimpanan, pengemasan, dan transportasi. Mayoritas berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil, namun tren mulai meluas ke perusahaan besar yang ingin menjaga daya saing di pasar syariah nasional dan global.
“Jasa logistik termasuk kategori yang wajib melakukan sertifikasi halal karena menjadi bagian dari rantai pasok suatu produk. Kewajiban sertifikasi halal terhadap jasa logistik penahapannya mengikuti produk yang ditangani,” ujar Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati dikutip dari laman resmi LPPOM MUI, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan, perusahaan logistik yang menangani makanan dan minuman wajib mematuhi sertifikasi halal mulai Oktober 2024.
Dalam daftar BPJPH, sejumlah nama besar tercatat telah memperoleh sertifikat. Di antaranya JNE Cabang Utama Semarang, JNE Yogyakarta, PT Pos Logistik Indonesia, PT Enseval Putera Megatrading, dan PT Satria Antaran Prima Tbk, dengan layanan terbanyak pada distribusi dan gudang.
PT Enseval Putera Megatrading, yang bergerak di sektor farmasi, mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ditentukan oleh dukungan manajemen, komitmen tim, benchmarking, serta penerapan yang dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Lion Parcel menyatakan telah memperoleh sertifikasi halal usai melalui audit LPPOM MUI. Meskipun belum tercatat dalam data BPJPH per Februari 2025, sertifikasi tersebut mencakup layanan pengiriman dan sistem fulfilment LILO milik perusahaan.
“Perolehan sertifikat halal Lion Parcel dan LILO by Lion Parcel merupakan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan logistik yang tidak hanya cepat dan terjangkau, tetapi juga sesuai dengan prinsip halal yang terpercaya bagi masyarakat muslim di Indonesia,” ujar Chief Compliance and Network Officer Lion Parcel, Victor Ary Subekti, Selasa (22/7/2025).
Victor menekankan pentingnya pemisahan produk halal dan nonhalal sejak awal proses. Ia menyebut perusahaan telah memperbarui SOP internal dan akan terus melakukan pelatihan serta sosialisasi kepada pelanggan dan mitra operasional.
“Untuk memastikan implementasi halal logistik berjalan dengan optimal, Lion Parcel akan secara bertahap melakukan sosialisasi kepada pelanggan dan seluruh mitra yang terlibat dalam proses operasional,” katanya.
Sertifikasi halal di sektor logistik dinilai krusial dalam membangun ekosistem halal nasional. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menyebut sertifikasi dan digitalisasi rantai pasok sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah global.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai transaksi investasi halal tertinggi di dunia, yakni 40 kesepakatan senilai 1,6 miliar dolar AS sepanjang 2023. SGIE juga mencatat adanya tren global menuju perdagangan etis dan transparan, dengan digitalisasi logistik halal, termasuk pelacakan berbasis AI dan blockchain, sebagai pilar kepercayaan konsumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika