REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah mendapatkan restu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bergerak cepat untuk merealisasikan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau spin off BTN Syariah. Langkah ini tengah difinalisasi untuk mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Proses spin off BTN Syariah tersebut mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023. POJK No. 12/2023 mengatur kewajiban pemisahan UUS dari bank induk apabila aset UUS telah mencapai 50 persen dari total aset bank induk, atau nilai aset UUS mencapai minimal Rp 50 triliun.

Hingga akhir Maret 2025, aset UUS BTN tercatat telah mencapai Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian tersebut, maka BTN wajib melakukan spin off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik langkah BTN. Ia menegaskan bahwa langkah konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional.

"Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan," ujar Dian dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Menurut Dian, langkah strategis manajemen BTN ini juga sejalan dengan kebijakan OJK yang mendorong konsolidasi perbankan syariah melalui berbagai aksi korporasi, seperti spin off, merger, maupun akuisisi.

Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah menilai BTN Syariah memiliki posisi unik dalam lanskap perbankan syariah nasional. Menurutnya, pasar membutuhkan pemain syariah yang spesifik dan berpengalaman.

"BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin off menjadi BUS," ujar Piter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika