REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Regulasi ini disiapkan untuk menyatukan kebijakan lintas sektor, mulai dari keuangan syariah, industri halal, hingga dana sosial Islam.
“Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah saat ini telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029, sebagai upaya strategis untuk menyatukan regulasi lintas sektor, termasuk keuangan syariah, industri halal, dan dana sosial Islam,” kata Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat dalam Dialog Eksklusif “Lanskap Keuangan Syariah Indonesia”, Senin (2/6/2025).
Dialog digelar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam rangka kunjungan Naz Shah MP, Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN. Pertemuan dihadiri juga oleh Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid dan Country Director Business, Trade & Investment Kedubes Inggris, Niall Ahern.
Emir menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan keselarasan dengan standar global. “Regulasi yang ada di Indonesia menjadikan standar-standar internasional seperti IFSB dan AAOIFI sebagai rujukan, seraya tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan maqashid syariah sebagai fondasi utama,” ujarnya.
Ia menyebut harmonisasi dengan standar internasional menjadi syarat mutlak bagi ekosistem syariah Indonesia agar kompetitif secara global. Dalam konteks globalisasi, prinsip syariah juga dinilai relevan dengan arah kebijakan pembangunan dunia.
“Komitmen Indonesia adalah membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang kompetitif secara global,” tegasnya.
Emir juga membahas peran ekonomi syariah dalam proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Standar global menjadi acuan penting dalam penilaian kesiapan regulasi nasional.
Emir menyatakan, forum bilateral seperti ini krusial dalam memperkaya kebijakan. “Keterlibatan internasional melalui dialog seperti ini penting untuk memperkaya substansi kebijakan yang tengah disusun,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika