REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, mencatat bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan keuangan konvensional.
Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing tercatat sebesar 43,42 persen dan 13,41 persen. Sementara itu, indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional (metode keberlanjutan) mencapai 66,45 persen dan 79,71 persen. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara keuangan syariah dan konvensional.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, pada pekan lalu menyampaikan bahwa data tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan syariah, di mana akses terhadap layanan keuangan syariah perlu diperkuat. Hal ini menjadi penting mengingat tingkat literasi keuangan syariah masyarakat saat ini sudah relatif cukup baik.
Peningkatan inklusi keuangan syariah masih terbatas, yakni dari 12,88 persen pada SNLIK 2024 menjadi 13,41 persen pada SNLIK 2025, baik melalui metode keberlanjutan maupun cakupan DNKI.
Sementara itu, peningkatan literasi keuangan syariah cukup menggembirakan, dari 39,11 persen pada SNLIK 2024 menjadi 43,42 persen pada SNLIK 2025 (keberlanjutan maupun cakupan DNKI).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengakui bahwa pekerjaan rumah terbesar terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya berharap akses keuangan syariah di Indonesia lebih merata. Permasalahan ini pun telah disampaikan OJK kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah.
“Memang perlu dipikirkan banyak inovasi agar bisa meningkatkan akses masyarakat kepada PUJK yang syariah ini,” ujarnya.
Dalam hal ini, OJK mendorong agar PUJK syariah memperbanyak jumlah agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) dan layanan ATM bank syariah.
Langkah ini dinilai dapat mendekatkan akses keuangan syariah kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Agen Laku Pandai syariah juga diharapkan mampu bersaing dengan bank konvensional.
Selanjutnya, OJK mendorong pengembangan ragam produk syariah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Sebab, menurut Kiki, banyak masyarakat menyampaikan bahwa produk syariah yang ditawarkan belum sesuai harapan mereka.
“Coba ditanya dulu konsumen, nasabah, atau calon nasabah itu sebenarnya butuh apa. Hal seperti itu harus kita dorong supaya inovasi berbasis kebutuhan, need atau demand dari potential consumer-nya mereka,” kata Kiki.
OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kerja sama yang dibangun bersama PUJK syariah.
Sebelumnya, OJK juga telah menyelenggarakan kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika