REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah untuk segera melakukan reorientasi sistem keuangan syariah nasional. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global serta ancaman krisis ekonomi yang diperkirakan berdampak pada sektor usaha halal dan UMKM.

Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Nur Hidayah, menyoroti dominasi pembiayaan konsumtif berbasis murabahah dalam portofolio industri perbankan syariah di Indonesia. Ia menilai, dominasi tersebut menunjukkan lemahnya orientasi produktif dalam sistem pembiayaan saat ini.

“Kalau kita melihat, murabahah masih mendominasi ya. Lebih dari 60 persen portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan ketergantungan pada pembiayaan konsumtif,” ujar Nur Hidayah dalam diskusi publik bertajuk Dampak Perang Dagang Bagi Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (25/4/2025).

Selain itu, ia juga menilai kontribusi keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf belum terintegrasi secara optimal dengan sistem keuangan formal. Padahal, menurutnya, integrasi ini penting untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi umat.

“Dengan ketegangan politik, perubahan iklim, dan kualitas pasar global yang semakin dinamis, kita butuh sistem keuangan yang lebih resilient dan inklusif,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika