Tak hanya di sektor perbankan, penguatan tata kelola dan kelembagaan sektor zakat wakaf juga harus dilakukan. Terutama, memperkuat peran zakat, infak, sedekah, wakaf dan DSKL dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan perlindungan sosial.  Peran wakaf juga dapat dikuatkan dengan kolaborasi wakaf dalam keuangan syariah dan industri halal.

"Hal terpenting lainnya adalah penguatan kebijakan ekonomi syariah berbasis riset," tegas Emir.

Sementara dari sisi inklusi bebrapa hal yang bisa didorong adalah perluasan akses keuangan syariah baik komersial maupun sosial di wilayah perdesaan. Selanjutnya, mendorong kesetaraan akses PNS Pemda untuk mejadikan Bank Syariah dalam pembayaran payroll. 

Diperlukannya, pendirian Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di Pesantren, Masjid, Sekolah Islam, dan BUMDes. Selanjutnya adalah mendorong literasi keuangan syariah melalui penyuluh agama di level kecamatan dan perdesaan. Selain itu,  adalah mendorong penggunaan rekening syariah oleh pelaku usaha halal terutama bagi pemegang sertifikat halal.

Emir menambahkan, guna melanjutkan agenda ekonomi syariah melalui integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional di RPJPN, RPJMN, dan Asta Cita pemerintahan terpilih, maka transformasi ekonomi syariah 5 tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan rantai nilai melalui penguatan industri halal, penguatan UMKM dan koperasi syariah, penguatan keuangan syariah, penguatan dana sosial syariah dan penguatan ekosistem pendukung.

"Beberapa highlight yang menjadi fokus agenda ekonomi syariah kedepan seperti penguatan kelembagaan, pelaksanaan amanat UUJPH yang efektif dan transformatif, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, perumusan indikator makro ekonomi syariah (PDBs), penguatan kerjasama program kerja pusat dan daerah (KDEKS), dan inisiatif strategis lainnya yang berkontribusi terhadap indikator makro pembangunan nasional," jelas Emir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika