REPUBLIKA.CO.ID, KOTA SORONG -- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat kolaborasi dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah itu.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musa'ad di Sorong, Minggu, menjelaskan ekonomi dan keuangan syariah adalah instrumen yang kuat dalam memajukan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.
"Intinya dengan ekonomi dan keuangan syariah kita perlu membangun kolaborasi dan dengan berbagai kepentingan baik itu para pelaku usaha, perbankan," kata dia.
Karena, kata dia, perbankan ini lebih terkait dengan pendanaan Syariah sehingga kolaborasi itu perlu dibangun sehingga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Papua Barat Daya ini tetap berlangsung dengan baik dan juga berkelanjutan.
"Untuk itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah supaya mereka pun ikut mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi syariah dan keuangan di Provinsi Papua Barat Daya," ujar dia.
Menurut dia, ketika pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya telah mengalami peningkatan, tentunya akan berdampak multi efek terhadap berbagai hal, seperti mengoptimalkan pertumbuhan investasi kemudian diikuti peningkatan lapangan kerja sehingga nantinya bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di provinsi ke-38 ini.
Selain itu, kesempatan ini pun tentunya akan menggerakkan perekonomian di sektor usaha menengah. Sebab, potensi pertumbuhan ekonomi di provinsi ini cukup besar baik itu keunggulan di sektor kelautan, pertanian, pariwisata.
Ini, kata dia, kesempatan yang baik dan strategis guna memperkuat kolaborasi dengan berbagai lintas sektoral supaya potensi-potensi unggulan yang ada bisa dioptimalkan secara baik sehingga pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya bisa mengalami perubahan.
"Jadi kita berharap ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi katalisator pengembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya," kata dia.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Roni Cahyadi menjelaskan perkembangan ekonomi syariah di Papua Barat Daya telah mengalami pertumbuhan, walaupun belum begitu besar.
Dia menyebutkan, pada April 2024 kondisi perbankan syariah di Papua Barat Daya, dari sisi aset mengalami pertumbuhan sebesar 7,25 persen secara year on year.
"Jadi memang masih satu digit dan target kita itu seharusnya perbankan syariah kita mencapai dua digit yaitu dari Rp 465 miliar pada April 2023 menjadi Rp 499 miliar pada April 2024," kata dia.
Menurut dia, ini merupakan masih cukup rendah bila dibandingkan dengan total aset perbankan secara total di Papua Barat Daya yakni hanya sebesar 4,93 persen.
"Jadi pada dasarnya masih sedikit, memang kita masih membutuhkan berbagai kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah," ujar dia.
Pertumbuhan aset ini ditopang oleh peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 4,69 year on year serta dari pembiayaan syariah naik sebesar 13,23 persen year on year pada April 2024. Namun demikian khusus untuk pembiayaan syariah hanya bergeser sebesar 2,08 persen dari seluruh penyaluran kredit yang ada di Provinsi Papua Daya.
"Ini juga menjadi tugas besar khususnya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang telah dibentuk untuk bekerja keras supaya ekonomi dan keuangan syariah bisa tumbuh dan berkembang," kata dia.
Menatap ke depan kebijakan ekonomi keuangan syariah, tentunya memerlukan strategi pengembangannya tersendiri dengan melihat beberapa data sebagai rujukan untuk melakukan lompatan-lompatan untuk mengembangkan ekonomi syariah, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika