Kamis 21 Mar 2024 23:16 WIB

Komut BSI Ungkap Lima Agenda Mendesak untuk Kembangkan Keuangan Syariah

Agenda selanjutnya adalah melakukan peningkatan literasi.

Petugas melayani nasabah di Kantor Cabang BSI KC Mayestik, Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Foto: Dok Republika
Petugas melayani nasabah di Kantor Cabang BSI KC Mayestik, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Muliaman D Hadad mengungkapkan lima agenda sangat mendesak untuk mengembangkan industri keuangan syariah.

“Yang pertama ialah melakukan diversifikasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam,” katanya dalam Webinar Edukasi Keuangan Syariah: "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah” di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Baca Juga

Agenda selanjutnya adalah melakukan peningkatan literasi tentang produk dan prinsip-prinsip syariah untuk memperbaiki persepsi masyarakat.

Pada 2022, industri perbankan syariah memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar 12,1 persen dan tingkat literasi keuangan 9,1 persen. Adapun tingkat inklusi keuangan perbankan nasional pada tahun yang sama sudah mencapai 85,1 persen dan 49,7 persen untuk tingkat literasi keuangan.

“Jadi akselerasi dan diversifikasi produk dan kapasitas keuangan yang lebih baik kita lakukan, tetapi kita tetap lakukan edukasi dan literasi yang berkelanjutan agar pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah semakin hari, semakin berkembang signifikan,” ungkap Muliaman.

Untuk agenda ketiga ialah memperluas kerja sama, termasuk membangun ekosistem industri keuangan syariah. Ekosistem ini berarti suatu jaringan yang terdiri dari berbagai entitas dan elemen, termasuk perusahaan, pemasok, mitra bisnis, pelanggan, pesaing, regulator, dan faktor-faktor lain yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan lingkungan bisnis nan dinamis dan berkelanjutan.

Keempat yaitu penyediaan layanan perbankan digital, termasuk mobile dan internet banking, dalam rangka mendukung akses keuangan yang lebih cepat.

Terakhir, Muliaman menilai setiap industri keuangan syariah harus menerapkan risk and governance yang baik.

“Bagi saya, kelima hal ini adalah agenda yang sangat mendesak. Mudah-mudahan regulator, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia), pemerintah secara keseluruhan (ikut mendorong pengembangan industri keuangan syariah). Apakah mudah? Tidak mudah, karena size bank-bank syariah relatif kecil,” ucap dia.

Per Mei 2023, aset perbankan syariah hanya 7,27 persen dan perbankan konvensional sebesar 92,73 persen. Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah hanya 7,89 persen, sedangkan perbankan konvensional mencapai 92,11 persen. Begitu pula dengan persentase Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yang hanya sebesar 7,83 persen, sementara itu perbankan konvensional memperoleh angka 92,17 persen

Karena itu, dirinya mendorong ikhtiar konsolidasi di antara para pelaku industri keuangan syariah agar kemudian pelaksanaan lima agenda mendesak dapat dijalankan dengan mudah secara bersama-sama.

“Konsolidasi tentu tidak mudah, ada aturan spin off, tapi kemudian kalau objeknya sampai spin off saja mungkin belum selesai karena tetap saja kita masih kecil. Tetapi, kalau sudah spin off, maka perlu dilakukan dengan berbagai macam kebijakan lain agar kemudian industri keuangan syariah bisa lebih capable untuk melewati opportunity yang begitu besar pascapandemi dan begitu banyak keuntungan-keuangan fasilitasi pemerintah yang diberikan (terhadap industri) keuangan syariah,” ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement