REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menilai pembangunan ibu kota negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Tengah akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru di provinsi tersebut.
Kiai Ma'ruf juga meyakini, kehadiran IKN akan memberi efek ganda salah satunya mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. "Tujuan pembangunan IKN juga sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan," ujar Kiai Ma'ruf di sela pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kaltim, Jumat (4/8/2023).
Hal ini karena kehadiran ini akan terus mendorong arus perdagangan, meningkatkan investasi di daerah, serta menurunkan kesenjangan antarwilayah. Selanjutnya, IKN di Kalimantan Timur juga akan mendorong, yakni pembangunan yang lebih menyebar ke pelosok NKRI, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
"Oleh sebab itu, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.
Kiai Ma'ruf pun mendorong dimanfaatkannya potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan baru dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah. Karena itu, dia meminta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di Kaltim terus dikelola secara berkelanjutan dan inklusif.
"Sektor usaha UKM berbasis syariah giat didorong masuk di pasar global. Pelatihan dan pendampingan juga dilakukan secara sistematis, termasuk penguatan digitalisasi dan fasilitasi sertifikasi halal," kata Wapres.
Selain itu, untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim, Wapres meminta KDEKS Kaltim yang baru dikukuhkan serta pemerintah daerah, segera menyusun program percepatan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kiai Ma'ruf menekankan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM serta penguatan sektor hulu sertifikasi di wilayah Kaltim. Hal ini untuk mendukung target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024.
Selain itu, Kiai Ma'ruf mendorong pengembangan pariwisata ramah Muslim di destinasi wisata di Kaltim. Kemudian, pada sektor jasa keuangan syariah, Kiai Ma'ruf menilai keberadaan IKN Nusantara akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur. Karena itu, ia mendorong lembaga keuangan syariah mengambil peran strategis dan menangkap peluang besar ekonomi syariah.
Apalagi berdasarian laporan Kementerian Keuangan mencatat dari 2014 hingga 2022, Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp 6,48 triliun. "Jajaki pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur. KNEKS agar memberikan pendampingan dalam proses pengkajian hingga implementasinya," ujarnya.
Ketiga, Kiai Ma'ruf mendorong sektor dana sosial syariah di Kalimantan Timur dengan peningkatan penghimpunan dana ZISWAF. Lalu keempat, pada sektor bisnis dan kewirausahaan syariah, Kiai Ma'ruf meminta KDEKS Provinsi Kalimantan Timur membangun ekosistem pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
Di antaranya dengan program UMKM Go Digital dan Go Ekspor melalui pengembangan kapasitas, korporatisasi dan akses pembiayaan. "Semakin komprehensif program-program yang dijalankan, saya yakin Kalimantan Timur akan semakin berkembang menjadi barometer ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
