REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di wilayah Sumatra telah dicapai melalui sejumlah langkah. Terutama melalui akselerasi digitalisasi karena rantai pasok halal menjadi elemen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kunci keberhasilan mendukung ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital," kata Deputi Gubernur BI, Juda Agung dalam pernyataan tertulisnya, Senin (24/7/2023).
Juda mengungkapkan, di Sumatra terdapat penguatan berbagai upaya akslerasi digitalisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan tersebut yaitu digitalisasi sertifikasi halal dan digitalisasi keuangan sosial Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ziswaf).
Selain itu juga berbagai inisiatif digitalisasi kemudian dilakukan sejalan dengan tema FESyar Sumatra 2023 yaitu Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera yang Inklusif. Juda menyampaikan, terdapat tiga celah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang perlu diisi.
Pertama, kata dia, masih ada pangsa ekonomi dan keuangan syariah yang perlu dikembangkan seperti industri wisata muslim. Lalu kedua yaitu pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan pada 10 persen di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas.
Selanjutnya untuk ketiga, aspek literasi yang menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih pada posisi 23,3 persen. "Ini masih jauh dari targetnya 50 persen pada tahun ini," ucap Juda.
Juda menyebut, di Sumatra, berdasarkan survei BI, masyarakat terliterasi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi adalah Sumatra Barat sebanyak 66 persen. Lalu disusul Sumatra Utara, Aceh, dan Jambi yang berkisar 20 persen.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengapresiasi atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah regional Sumatra 2023 sebagai wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam merespons pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat, Teten memastikan pemerintah terus berupaya untuk memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan program Sertifikasi Halal Gratis.
"Melihat potensi industri halal di Indonesia dan respons pasar global yang begitu besar, kolaborasi perlu terus dilakukan untuk membangun ekosistem halal berkelanjutan termasuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ekonomi syariah," ungkap Teten.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumatra Utara, Agus Tripiyono menyampaikan Pemerintah Sumatra Utara dan BI secara konsisten bersinergi mengimplementasikan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu termasuk ekosistem rantai halal.
"Terdapat program industri kreatif syariah atau Ikra yang dihapkan memimpin industri Indonesia yang berorientasi internasional. Selain itu telah dibentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren yang diharapkan menjadi katalis bagi penguatan usaha bisnis pesantren Sumatera hingga nasional," ungkap Agus.
Pada pelaksanaan Fesyar, BI juga meluncurkan sejumlah program penguatan rantai pasok halal dalam rangka mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia. Program tersebut antara lain pemberian sertifikat halal gratis bagi UMKM dalam rangka mendukung program Sertifikasi Halal Gratis berkolaborasi dengan Pemerintah, Baznaz, MUI, Kemenag, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setempat.
FESyar memperkuat peran serta sinergi ekonomi syariah agar dapat berperan sebagai outlet ekonomi dan keuangan syariah di level regional khususnya wilayah Sumatra. FESyar Sumatra merupakan rangkaian kegiatan Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada Oktober 2023 di Jakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika
