REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Utara khususnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kiai Ma'ruf ingin pengembangan eksyar di Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia ini tidak kalah dengan negara tetangga.
"Pelaku usaha syariah harus jeli memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Terlebih, ekonomi dan keuangan syariah juga sudah diterapkan secara baik di Malaysia," ujar Kiai Ma'ruf saat mengukuhkan kepengurusan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Utara di Pulau Sebatik, Nunukan, Kamis (3/8/2023).
Karena itu, Kiai Ma'ruf mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor prioritas rantai nilai halal seperti pertanian, makanan minuman yang halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim di wilayah Kalimantan Utara. Hal ini agar Kaltara memiliki produk halal unggulan Indonesia.
"Ibarat beranda negara, Kalimantan Utara harus mampu menjadi halaman utama yang menampilkan produk halal unggulan Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, pelaku usaha syariah, terutama UMKM di Kalimantan Utara harus terus ditumbuhkan. Hal ini agar produk UMKM halal Indonesia tidak kalah dengan produk dari negara tetangga Masyarakat.
"(Karena) masyarakat di sini tentu sudah lebih familier dengan aktivitas bisnis dan perdagangan dengan negara tetangga," ujarnya.
Selain itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta penguatan sektor keuangan sosial syariah zakat, sadaqah, dan wakaf atau Ziswaf. Dia pun mengapresiasi penetapan Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat.
"Pulau Sadar Zakat hendaknya dapat diperluas, tidak hanya di wilayah Nunukan dan Sebatik saja. Saya kira itu penting perluasan Pulau Sadar Zakat. Kembangkan skema pengelolaan ZISWAF yang lebih produktif dan bermanfaat, serta meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Terakhir, Kiai Ma'ruf mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi yang saat ini kurang lebih baru mencapai 23,3 persen.
"Artinya, masih jauh. Saya minta KDEKS dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengaktifkan kolaborasi, dan memasifkan peningkatan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
