REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menilai pelaku industri halal di daerah ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Karena secara global sistem ekonomi dan keuangan syariah sedang bertumbuh, bahkan telah menjadi gaya hidup di beberapa negara.
Kata Mahyeldi, tren halal lifestyle tidak hanya marak di negara Muslim, tetapi juga pada negara-negara non-Muslim. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya kesadaran akan pola hidup sehat.
"Banyak pihak yang meyakini bahwa halal itu identik dengan higienis, itu adalah peluang bagi pelaku industri halal di Sumbar," kata Mahyeldi, di Bukittinggi, Kamis (13/7/2023).
Saat membuka Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMINA) dan Festival Ekonomi Digital (FEKDI) di Bukittinggi itu, Mahyeldi menjelaskan, jangkauan tren halal lifestyle itu cukup luas, tidak hanya terkurung pada sektor makanan dan minuman halal semata, tapi juga busana, destinasi wisata, obat-obatan serta kosmetik.
Hal itu membuat peluang pengembangannya menjadi sangat terbuka. Apalagi, dewasa ini banyak negara yang berambisi menjadi pusat industri halal dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Malaysia, dan termasuk Indonesia.
"Sumbar sangat berpotensi untuk menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia, mayoritas warga yang beragama Islam menjadi daya dukung untuk itu. Kita harus ambil peluang ini," ujar Mahyeldi.
Selanjutnya, ia menegaskan, Pemprov Sumbar mengapresiasi kegiatan FESMINAdan FEKDI 2023 yang diinisiasi Bank Indonesia. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 13-16 Juli ini merupakan bagian dari program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar.
Dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumbar, Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar telah menjadi gerbong terdepan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya program yang telah diinisiasinya terkait hal itu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra berharap kegiatan FESMINA dan FEKDI ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di Sumbar. "Kami akan terus mendukung upaya Pemprov Sumbar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Endang.
Menurutnya, pengembangan ini sangat mungkin karena Pemprov Sumbar telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk merumuskan langkah-langkah arah kebijakannya. Bahkan, KDEKS ProvinsiSumbar ini merupakan KDEKS pertama yang terbentuk di Indonesia.
"Saat ini, ada sekitar 18 KDEKS provinsi yang telah terbentuk di Indonesia. Tapi KDEKS Sumbar adalah yang pertama," ungkap Endang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika