REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) termasuk di dalamnya atase perdagangan dari Kementerian Perdagangan, serta para diaspora Indonesia turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di luar negeri. Sebab, saat ini baru ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di dalam negeri. Lembaga tersebut belum membentuk komite cabang luar negeri.
"Jadi bukan (komite) tersendiri tetapi bagian dari KBRI Jepang. Bukan dari KNEKS tetapi bagian dari KBRI, semacam atase perdagangan," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran persnya, Jumat (10/3/2023).
Ma'ruf mengatakan, salah satu tugas KBRI adalah membantu para pengusaha Indonesia yang memasarkan produk halalnya di luar negeri, terutama agar produk-produk tersebut sesuai dengan standar negara setempat. Dia mencontohkan KBRI di Jepang yang ikut mengkurasi produk halal Indonesia yang diimpor masyarakat Indonesia di Jepang dengan standar Negeri Sakura tersebut.
Menurut Wapres, salah satu masalah yang sering dihadapi para pengusaha Indonesia yang ingin memasarkan produk halal di luar negeri adalah standar produk Indonesia yang belum sesuai kriteria negara setempat.
"Memang ada sesuatu yang kemarin (di Jepang) dilaporkan bahwa standar kita seringkali tidak masuk. (Padahal) Pemerintah Jepang welcome untuk mendatangkan produk halal dari Indonesia,” paparnya.
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, KBRI Jepang yang berperan memberikan masukan mengenai standar-standar yang diterapkan Jepang terhadap produk dari luar negeri, misalnya terkait higienitas dan kemasan produk.
Selain kehalalan, ada standar-standar produk yang harus dipenuhi untuk menembus Jepang. Wapres menyebutkan, selain mengandalkan KBRI, pemerintah juga meminta bantuan para diaspora Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas pasar produk halal Indonesia di luar negeri.
"(Sebenarnya) diaspora kita juga sudah melakukan (hal tersebut) walaupun sifatnya mungkin baru kecil-kecilan, tapi sudah mulai. Bahkan ada yang membuka toko halal dan sebagian besar barang yang dijual adalah dari Indonesia," ujarnya.
Dari hasil pertemuan dengan para diaspora di Jepang, kata Ma'ruf, banyak WNI yang membuka toko di berbagai kota dengan konsumen bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi juga penduduk Jepang.
"Jadi sebenarnya ini (kerja sama) people to people sudah jalan. Kemudian juga perusahaan kita dan pemerintah sedang berusaha memperluas pasar yang selama ini memang belum terbuka, termasuk di Jepang,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika