REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo optimistis dana penempatan pemerintah sebesar Rp10 triliun dapat tersalurkan sepenuhnya pada Oktober 2025.

“Sebentar lagi habis (dana penempatan pemerintah). Tidak sampai akhir tahun, kemungkinan Oktober ini sudah tersalurkan semua,” ujar Anggoro saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menyampaikan bahwa tingkat penyerapan dana tersebut saat ini sudah melampaui 50 persen, meski belum merinci angka pastinya. “Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50 persen. Nanti, kalau Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) datang, akan kami sampaikan detailnya,” katanya.

Dana penempatan pemerintah tersebut, lanjut Anggoro, disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, baik retail maupun consumer, dengan fokus pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor haji, umroh, serta ekosistem ekonomi halal.

Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk pembiayaan gada dan cicil emas, Kredit Pemilihan Rumah (KPR) syariah, serta rantai pasok melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan.

Anggoro menambahkan, penempatan dana pemerintah ini turut mendorong pertumbuhan pembiayaan BSI yang tercatat meningkat dua digit secara tahunan. “Alhamdulillah tren pembiayaan positif. Pembiayaan kami masih tumbuh double digit,” ujar Anggoro.

Diketahui, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp 200 triliun pada lima bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Masing-masing yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika