REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusun strategi penguatan wisata ramah Muslim melalui percepatan sertifikasi halal, terutama di kawasan desa wisata. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kedua institusi memiliki program yang saling beririsan sehingga perlu dijalin sinergi agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
“BPJPH memiliki program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati, dengan target satu juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK sepanjang 2025,” ujar Haikal dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Sementara itu, Kemenpar membina lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Menurut Haikal, hal ini menjadi peluang kolaborasi strategis untuk mendukung pengembangan wisata ramah Muslim, di mana ketersediaan produk halal menjadi keniscayaan.
Haikal menilai, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri produk halal dan wisata ramah Muslim yang didukung oleh sumber daya melimpah.
“Kita punya desa wisata yang unggul di berbagai daerah, lebih dari seratus ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan 64 juta pelaku usaha di tanah air. Ini harus kita optimalkan bersama,” katanya.
Ia mendorong agar sinergi dilakukan mulai dari sertifikasi halal produk-produk di destinasi wisata hingga promosi wisata halal Indonesia ke dunia.
Senada dengan itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan komitmennya untuk berkolaborasi dengan BPJPH. Ia menyebut akan dilakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target 6.100 desa wisata memperoleh sertifikat halal gratis.
“Kita akan terus menjalin komunikasi untuk memastikan semua langkah terkoordinasi. Kita harus agresif agar Indonesia kembali menjadi yang terdepan dalam wisata halal dunia,” ujar Widiyanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika