REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2025 diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi syariah di daerah. Penghargaan ini menjadi puncak dari rangkaian Indonesia Sharia Finance (ISF) 2025 yang digelar Republika bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS, Dedi Wibowo, menyebut pemberian apresiasi seperti Anugerah Adinata Syariah dan Anugerah Syariah Republika (ASR) penting untuk mendorong literasi dan eksposur ekonomi syariah di tingkat lokal.
"Karena ekonomi syariah ini butuh literasi. Dan karena itu, kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Salah satunya lewat apresiasi seperti ini,” ujar Dedi dalam forum ISF di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia menjelaskan, saat ini telah terbentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah di 31 provinsi dan ditargetkan segera merata di 38 provinsi. Komite ini akan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari strategi integratif pembangunan ekonomi syariah.
“Sudah ada formulasi aturan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara masif. Sekarang kami sedang menyusun masterplan ekonomi keuangan syariah 2025–2029,” ujar Dedi.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menegaskan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci dari orkestrasi ekosistem ekonomi syariah nasional. Melalui Anugerah Adinata Syariah, KNEKS terus mengapresiasi inisiatif daerah dalam menggali potensi ekonomi syariah.
“Harapannya, Anugerah Adinata Syariah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Aiyub.
Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, Anugerah Adinata Syariah dinilai konsisten dalam memberikan apresiasi terhadap pemerintah provinsi yang aktif mengembangkan sektor syariah, mulai dari pertanian halal hingga keuangan inklusif.
Direktur Republika, Nur Hasan Murtiaji, mengatakan kolaborasi menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu tampil sebagai pemimpin dalam ekonomi dan keuangan syariah global. “Edukasi dan literasi keuangan syariah tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh sinergi agar informasi menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Hasan.
Dalam rangkaian ISF 2025 juga digelar Islamic Finance Dialogue (IFD), sebuah forum strategis yang mempertemukan para pemikir dan praktisi keuangan syariah dari berbagai negara. Forum ini membahas solusi dan praktik terbaik untuk mendorong ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menyatakan IFD merupakan bentuk nyata dari komitmen media dalam menjadi ruang dialog strategis untuk kebijakan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi syariah. “Islamic Finance Dialogue adalah wujud semangat kolaborasi, demi ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing global,” katanya.