REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komitmen kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terkait ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diuji secara mendalam.
Pengamat Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Azis Setiawan, menilai para kandidat untuk mengelaborasi lebih lanjut gagasannya terkait ekonomi syariah ke dalam kampanye maupun saat debat Pilpres 2024. Meskipun, dalam dokumen visi dan misi masing-masing pasangan calon telah menyinggung konsern terkait ekonomi syariah tersebut.
"Kita mengapresiasi semua paslon secara umum telah memasukkan ekonomi syariah dalam dokumen visi misinya dan ini perlu dielaborasi lebih lanjut untuk melihat seberapa dalam komitmennya," ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
Aziz menyampaikan, dengan elaborasi pada debat Pilpres maupun kampanye, masyarakat bisa mengetahui seberapa komitmen para kandidat dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab, meski tertuang dalam dokumen visi dan misi, tetapi komitmen langsung para kandidat dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat.
"Apakah ini hanya ide dari dari tim atau genuine dari keinginan Paslon juga. Sehingga bisa diyakinkan apakah arah kebijakan itu hanya formalitas dokumen atau arah kebijakan yang serius kedepan yang benar-benar ingin dijalankan," ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong para kandidat mengelaborasi gagasan mengenai ekonomi dan keuangan syariah dalam debat Pilpres 2024 kedua pada Jumat (21/12/2023) esok. Tema pada debat cawapres esok adalah bertema ekonomi kerakyatan dan digital; keuangan; investasi; pajak; perdagangan; pengelolaan APBN/APBD; infrastruktur; serta perkotaan.
Aziz meyakini, elaborasi dari para capres dan cawapres terkait ekonomi dan keuangan syariah juga akan menarik segmen pemilih muslim. Sebab, ekonomi dan keuangan syariah saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya Muslim.
Selain itu, secara umum pengembangan ekonomi syariah memiliki keunggulan penting untuk memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kompetisi global. Terlebih sebagai negara muslim terbesar dengan sumber daya berlimpah, seharusnya bisa dioptimalkan agar benefit yang diperoleh dalam rantai halal global dan keuangan syariah global bermanfaat untuk perekonomian nasional.
Tak hanya itu, untuk produksi halal global, pariwisata halal, fashion dan kosmetik muslim, dan investasi syariah global bisa dioptimalkan posisi Indonesia sehingga akan bermanfaat besar bagi peningkatan perekonomian nasional, lapangan kerja dan kesejahteraan.
"Seharusnya ini bisa dielaborasi lebih mendalam," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika