REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah akan memberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan industri halal. Kiai Ma'ruf mengatakan, upaya ini dilakukan untuk menggugah minat investasi pengusaha nasional di kawasan industri halal.
"Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan, kasih fasilitas KEK. Sudah setuju. Jadi, kawasan industri halal itu nanti diberi fasilitas KEK. Itu untuk mendorong semua itu," ujar Kiai Ma'ruf dalam siaran persnya seusai menerima Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf mengemukakan, berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah antara lain, dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah.
Saat ini, jumlah KDEKS juga sudah hampir mencapai separuh provinsi di Indonesia. "KDEKS sudah terbentuk di 16 provinsi. Ada empat fokusnya. Industri halal, itu nomor satu. Maka, kita bangun zona-zona halal, kawasan-kawasan industri halal, karena tadi, masa, justru produsen halal terbesarnya bukan di kita," ujarnya.
Begitu pula kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kiai Ma'ruf menyatakan, pemerintah sudah mulai menjajaki beberapa negara. Menteri Perdagangan, sebutnya, telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Arab Saudi.
"Dubes Saudi Arabia ketemu juga bilang, Indonesia dengan China bagus, Arab Saudi dengan China bagus, tapi hubungan Saudi dan Indonesia kok belum terbangun? Saya bilang, ya, kita mulai dari sekarang," ujar Kiai Ma'ruf.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono turut mendorong upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Menurut dia, Indonesia bahkan perlu meningkatkan posisinya saat ini ke peringkat yang lebih baik.
Nono juga melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Sentral Qatar, termasuk lawatannya ke Bahrain dan Kazakhstan. Nono menyebut potensi Indonesia sangat besar dalam bidang ekonomi syariah.
Sebab Bahrain dan Kazakhstan pun bermaksud mengantisipasi perkembangan makanan halal dari negara-negara yang bukan dari negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Brasil.
"230-an ribu jamaah haji, belum termasuk umrah, makan beras dari Thailand, ayam dari Brasil. Paradoks, kenapa tidak dari kita? Ini sekaligus tantangan bagi kita dan kita perlu membangunnya. Oleh karena itu, integrasi ini penting," ujarnya.
Untuk itu, Nono menaruh harapan terhadap rencana pengembangan Islamic Financial Center yang tengah dibangun di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai international sharia financial hub.
“Kalau ini jalan, 60-an lebih bank syariah, ditambah 320-an OJK syariah, mudah-mudahan kekuatan ini bisa diintegrasikan,” imbuh Nono.
Dia juga mengatakan, negara-negara di Timur Tengah mempunyai banyak uang, tetapi tidak memiliki pasar, sehingga potensi kerja sama dengan mereka dinilai cukup besar, khususnya Qatar. Nono pun menekankan, perlu ada payung hukum yang jelas, sebab sistem hukum yang dianut berbeda.
"Mereka menganut sistem Common Law (Inggris), sementara kita sistem Civil Law (Prancis-Belanda). Perlu ada semacam kesepakatan karena pusatnya mereka di London. Common Law dan Civil Law, ini menjadi catatan," ujarnya.
Senada dengan Nono, Wapres juga berharap, Islamic Financial Center di PIK 2 dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Kita harapkan PIK bisa jadi embrionya,” pintanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
