Selasa 11 Apr 2023 22:23 WIB

KNEKS Dorong Peningkatan Peran BMT melalui PIB dan LPDB

Sebanyak 370 BMT yang terdigitalisasi di 11 provinsi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Bersama Kalingga di Jepara, Jawa Tengah, telah mendapatkan dana bergulir senilai total Rp 10 miliar.
Foto: Dokumen LPDB-KUMKM
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Bersama Kalingga di Jepara, Jawa Tengah, telah mendapatkan dana bergulir senilai total Rp 10 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong peran strategis Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) dalam mengembangkan ekonomi syariah. Direktur Keuangan Sosial Syariah (KSS) KNEKS, Ahmad Juwaini menyampaikan BMT sangat penting untuk didukung karena mendedikasikan layanannya untuk segmen yang saat ini masih belum banyak tersentuh oleh perbankan, yakni usaha mikro.

"Salah satu bentuk dukungan KNEKS adalah dengan memfasilitasi pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir (LPDB)," katanya dalam keterangan, Selasa (11/4/2023).

Baca Juga

Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa fasilitasi tersebut diperlukan karena BMT pada umumnya memiliki keterbatasan dalam penghimpunan dana. Hal ini disebabkan mayoritas anggota BMT adalah UMKM.

Oleh karena itu, ketika suatu BMT akan meningkatkan volume usahanya agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan pembiayaan atau nominal pembiayaan persatu anggotanya lebih besar, maka BMT membutuhkan dukungan pendanaan dari pihak luar.

Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ary Dekky Hananto menjelaskan bahwa PIP adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan koordinasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Saat ini fokus pada program pembiayaan  bagi Usaha Ultra Mikro dengan nama Pembiayaan UMi.  

Per 28 Februari 2023, sebanyak Rp 26,7 triliun dana telah disalurkan di 509 kota dengan total debitur sebanyak 7,52 juta orang melalui 65 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kepala Divisi Pembiayaan Syariah II Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM (LPDB), Rido Arifin menambahkan, LPDB-KUMKM merupakan Satuan Kerja Kementerian Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM.  

Data per 15 Maret 2023, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana ke 3.227 mitra dengan total pencairan sebesar Rp 15,9 triliun di 34 provinsi. Advokasi terus dilakukan KNEKS melalui sejumlah program dari KNEKS terkait BMT, seperti Webinar Sosialisasi Peningkatan dan Perluasan Pembiayaan Syariah kepada BMT/IKMS yang digelar pekan lalu, Kamis (6/4/2023).

Program lain dari KNEKS untuk mendukung BMT diantaranya adalah program BMT 4.0 digital transformation and sustainability. Salah satu bentuk dari program ini adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menjadikan BMT terdigitalisasi.

Hingga saat ini, program tersebut telah menghasilkan 370 BMT yang terdigitalisasi di 11 provinsi. Selain itu, telah dilakukan pula beberapa kajian seperti Manajemen Risiko IKMS, Lembaga penjamin Simpanan IKMS, dan lain-lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement