REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Aladin Syariah memperkuat pembiayaan UMKM berbasis digital dan ekosistem ritel seiring pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 2025. Direktur Utama Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi mengatakan, transformasi digital tidak hanya memperluas inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis perseroan.
Pendekatan berbasis ekosistem dinilai efektif menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal. “Akad itu beragam. Bisa murabahah, MMQ, musyarakah, atau mudarabah. Bagi kami, akad bukan menjadi beban atau penghambat nasabah untuk bergabung,” kata Koko, Kamis (19/2/2026).
Ia menegaskan, prinsip syariah tidak bisa direduksi hanya pada skema bagi hasil. Setiap akad disesuaikan dengan karakter transaksi, dengan tetap menjaga prinsip bebas riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).
Murabahah, misalnya, merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin yang disepakati sejak awal. Skema ini banyak digunakan untuk pembiayaan modal kerja karena cicilannya pasti dan transparan.
Sementara Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah, di mana porsi kepemilikan bank menyusut secara bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Adapun musyarakah dan mudarabah menitikberatkan pada kerja sama usaha berbasis penyertaan modal dan bagi hasil sesuai nisbah.
Ekosistem ritel jadi motor
Fokus perseroan saat ini adalah pembiayaan berbasis ekosistem, terutama menyasar pemasok di jaringan ritel modern. Skema pembiayaan difokuskan pada modal kerja dan invoice financing bagi supplier.
Melalui integrasi data transaksi dalam ekosistem ritel, bank dapat membaca arus kas dan perputaran usaha nasabah secara riil sebelum menyalurkan pembiayaan.
“Kalau datanya jelas dan perputaran usahanya terlihat, kami bisa lebih cepat memberi akses modal tanpa harus mengecek satu per satu secara manual,” ujar Koko.
Pendekatan ini membantu pelaku usaha yang selama ini tergolong non-bankable, baik karena minim literasi perbankan maupun pencatatan keuangan yang belum tertata. Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui ponsel, sementara verifikasi berbasis data membuat proses lebih efisien dan terukur.
Sejak peluncuran aplikasi digital pada awal 2022, jumlah pengguna terdaftar telah melampaui 3,3 juta nasabah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika