REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyerap dana senilai Rp9,9 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau Sukuk Negara pada 2 September 2025.
Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (3/9/2025), total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp41,86 triliun.
Serapan terbesar berasal dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,45 triliun dari penawaran masuk Rp8,17 triliun.
Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,85062 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049. Serapan berikutnya yaitu seri PBS034 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,35 triliun dari penawaran masuk Rp9,76 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 6,60989 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.
Selanjutnya, dari seri SPNS01062026 (penerbitan baru), pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,45 triliun dari penawaran masuk Rp5,72 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,09851 persen dengan jatuh tempo 1 Juni 2026.
Dari seri PBSG001 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp1,25 triliun dari penawaran masuk Rp3,58 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,79921 persen dengan jatuh tempo 15 September 2029.
Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp850 miliar dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp9,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,48916 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.
Serapan terakhir berasal dari seri PBS003 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp550 miliar dari penawaran masuk Rp4,55 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,30800 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2027.
Sementara dari seri SPNS09032026 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp520 miliar.