REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Perubahan nama tersebut telah disepakati para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan oleh BTN selaku pemegang saham pengendali BVIS.
“Danantara Indonesia pernah komunikasi dengan Pak Presiden Prabowo, jadi Bank Syariah Nasional. Kita harapannya jadi bank nomor dua terbesar di RI,” ujar Nixon seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Dalam RUPSLB itu, Nixon juga mengungkapkan adanya perubahan Anggaran Dasar (AD) di Bank Syariah Nasional, seiring dengan perbedaan ketentuan AD antara BVIS dengan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) pada umumnya.
“Kita sesuaikan, karena ini ujungnya milik negara kan, bukan milik keluarga gitu. Jadi pasti anggaran dasarnya banyak yang di-adjust,” ujar Nixon.
Selain perubahan nama dan AD, para pemegang saham juga menyetujui perubahan jajaran pengurus BSN. Alex Sofjan Noor ditunjuk sebagai Direktur Utama BSN, setelah sebelumnya menjabat sebagai Project Director Tim Strategi Pengembangan Syariah (TSPS) BTN.
Para pemegang saham juga menyetujui penunjukan Bahrullah Akbar sebagai Komisaris Utama BSN. Bahrullah merupakan Guru Besar Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus pernah menjabat Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2011–2017 dan 2019–2021, serta Wakil Ketua BPK RI pada 2017–2019.
Saat ini, Bahrullah juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank DKI sejak 2022, dan Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) periode 2023–2026.
Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi saham mayoritas BVIS senilai Rp1,5 triliun sebagai bagian dari proses spin-off BTN Syariah yang direncanakan berlangsung pada Oktober atau November 2025.
Dengan adanya kesepakatan RUPSLB, Nixon menegaskan BVIS kini resmi dimiliki BTN dengan kepemilikan 99,99 persen saham. Sementara itu, 0,0016 persen saham BVIS masih dimiliki Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyetujui rencana BTN melakukan spin-off melalui akuisisi BVIS sebagai cangkang bank umum syariah (BUS). Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin-off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika