REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Presiden RI 2019–2024 Ma’ruf Amin mendorong agar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali bangkit setelah mengalami penurunan kinerja. Ia menyebut Muamalat sempat membaik, namun kini kembali menghadapi tantangan.
“Bank Muamalat itu memang pernah mengalami masa sulit, lalu membaik, lalu katanya sekarang menurun lagi. Kita dorong supaya bisa sehat kembali,” ujar Ma’ruf usai menghadiri Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Universitas Paramadina, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan bank syariah pertama di Indonesia itu. “Bisa dengan mencari investor baru, bisa dengan perbaikan manajemen, dan langkah-langkah lain. Yang penting, kita upayakan agar Bank Muamalat tetap eksis dan bisa kembali jadi contoh keberhasilan bank syariah,” tegasnya.
Bank Muamalat tercatat mencetak laba bersih Rp1,67 miliar pada kuartal I-2025, turun 39,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,78 miliar. Pendapatan dari penyaluran dana juga melemah 17,09 persen secara tahunan menjadi Rp436,54 miliar. Sementara bagi hasil untuk pemilik dana investasi menyusut 18,52 persen menjadi Rp388,78 miliar.
Ma’ruf menekankan pentingnya memperluas pasar perbankan syariah, yang menurutnya memiliki potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia bahkan mengibaratkan sebagian masyarakat masih “tayamum” meski akses terhadap bank syariah sudah tersedia.
“Dulu kan belum ada bank syariah, jadi mereka menggunakan bank konvensional karena darurat, namanya tayamum. Tapi sekarang sudah ada air, sudah ada bank syariah, tapi mereka masih bertayamum juga. Nah, ini yang harus kita dorong supaya terjadi pergeseran market share ke perbankan syariah. Kalau itu terjadi, bank-bank syariah baru pasti akan tumbuh,” ungkapnya.
Untuk mendorong pertumbuhan sektor syariah, Ma’ruf juga menyinggung pembentukan badan baru pengganti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Struktur kelembagaan baru ini dinilai lebih fleksibel dan operasional, serta akan menjadi dasar penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.
“Kita harapkan Agustus ini badan tersebut bisa terbentuk. Tapi untuk undang-undangnya memang masih dalam proses di DPR. Itu nanti yang akan menjadi dasar dari semua kegiatan syariah, termasuk kelembagaannya,” kata Ma’ruf.