REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membentuk Badan Ekonomi Syariah (BES) sebagai pengganti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, menilai langkah tersebut akan memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan ekonomi syariah nasional.
"Saya kira sangat baik kalau badan ini jadi dibentuk. Badan ini sebaiknya dipimpin seorang kepala setingkat menteri, dan badan ini merupakan perluasan dari KNEKS," ujar Irfan saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurut Irfan, transformasi KNEKS menjadi BES tidak sekadar perubahan nama, melainkan penguatan kelembagaan untuk mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional. Dengan posisi yang lebih strategis, BES diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara lebih optimal.
"Jadi KNEKS dibubarkan dan dijadikan sebagai Badan Ekonomi Syariah agar lebih efektif dan efisien," ucap Irfan.
Irfan menambahkan urgensi pembentukan BES telah selaras dengan amanat Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025–2045 serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberadaan badan ini akan menjamin kesinambungan implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.
"Saya kira keberadaan badan ini sudah sangat mendesak untuk menjamin implementasi kebijakan pembangunan ekonomi syariah bisa berjalan dengan baik," kata Irfan.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin mengungkap telah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah (BES). Kiai Ma'ruf pun mengungkapkan, Presiden Prabowo bakal merealisasikan janjinya secepatnya.
"Insya Allah Komite Nasional akan bertransformasi sebentar lagi menjadi Badan Ekonomi Syariah, Insya Allah tidak akan lama lagi. Pak Presiden sudah bicara dengan saya, kita bicara di akhir bulan ini, sehingga ini akan mempercepat prosesnya," kata Ma'ruf dalam agenda Global Launch The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika