REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total penerbitan obligasi hijau syariah atau green sukuk Indonesia telah mencapai Rp 185,6 triliun hingga awal Juni tahun 2025. Indonesia termasuk jajaran negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau.
“Total penerbitan kita telah mencapai 6,6 miliar dolar AS secara global atau setara Rp106,92 triliun (kurs Rp16.200 per dolar AS), dan Rp78,8 triliun secara domestik,” ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk. Pemerintah mulai menerbitkan sukuk hijau pada 2018 dan secara konsisten melanjutkan penerbitan pada tahun-tahun berikutnya.
Sejak pertama kali diterbitkan, sukuk hijau Indonesia telah memperoleh 16 penghargaan internasional dari berbagai lembaga ternama seperti IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple A, Climate Bond Initiative, dan Cambridge IFA.
Untuk pasar domestik, penerbitan sukuk hijau ritel dimulai sejak 2019 sebagai bagian dari instrumen sukuk tabungan (sukuk savings) dan dijual melalui platform daring (e-SBN).
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan instrumen domestic wholesale green sukuk, dengan total penerbitan mencapai Rp21,03 triliun. Rinciannya, Rp4,75 triliun pada 2022, Rp7,28 triliun pada 2023, Rp6 triliun pada 2024, dan Rp3 triliun pada 2025.
Menurut Sri Mulyani, penerbitan instrumen hijau ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan, termasuk mendorong partisipasi sektor swasta.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak sektor swasta untuk terlibat lebih aktif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai 625 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebesar 143,84 miliar dolar AS atau 23 persen. Sementara kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 106,31 miliar dolar AS atau sekitar 17 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika