REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Center for Sharia Economic and Finance Development (CSEFD) Indef, Prof Nur Hidayah menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peluang besar mengembangkan lini bisnis strategis jika tidak lagi berada di bawah Bank Mandiri (BMRI).
“BSI bisa mengembangkan platform integratif berbasis wakaf, zakat, qardhul hasan, dan neobanksyariah, tanpa terkendala sistem induk konvensional,” kata Prof Nur Hidayah kepada Republika, Selasa (3/6/2025).
BSI juga dinilai mampu memainkan peran penting dalam investasi halal dan instrumen syariah internasional. Menurut Indef, BSI dapat berperan sebagai intermediary utama dalam pasar investasi halal nasional dan internasional, termasuk pembiayaan ESG dan halal sovereign bonds.
Sektor-sektor syariah strategis juga bisa menjadi fokus pembiayaan utama. Termasuk infrastruktur halal, energi bersih, pendidikan Islam global, serta industri halal bernilai tambah seperti kosmetik, farmasi, dan wisata spiritual.
Ekspansi global juga dinilai sangat memungkinkan bagi BSI. Dengan kantor cabang di Arab Saudi, BSI berpotensi menjadi lembaga keuangan syariah Indonesia pertama yang menjadi jembatan pembiayaan antarnegara dalam kerangka GCC-ASEAN.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana pemisahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih dalam proses kajian. Ia membenarkan BSI nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Belum, masih proses. Nanti dari Danantara akan mengajukan ke kami, baru kita lihat seperti apa prospeknya," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).
Menurut Erick, Kementerian BUMN berperan sebagai regulator. Karena itu, pengajuan dan kajian resmi harus disampaikan terlebih dahulu kepada kementeriannya. "Nanti ada kajian dari mereka, kan sekarang posisinya saya sebagai regulator," ujarnya.
BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin merger pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika