REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam ajang BSI Global Islamic Finance Summit (BSI GIFS) 2025 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

Banjaran mengatakan BSI GIFS bukan hanya ajang edukasi publik, melainkan juga ruang advokasi strategis bagi penguatan peran ekonomi syariah secara konkret. Menurutnya, salah satu upaya kunci yang terus didorong BSI adalah keselarasan kebijakan antara sektor ekonomi syariah dan agenda pembangunan nasional.

“BSI GIFS 2025 juga mendorong harmonisasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, harmonisasi tersebut mencakup penyelarasan kebijakan antarsektor dengan target-target pembangunan jangka pendek, menengah, hingga panjang. “Policy pengembangan ekonomi syariah harus dibuat in line dengan kebutuhan dan target-target pembangunan nasional,” kata Banjaran.

Menurut dia, keselarasan agenda syariah dengan kebijakan nasional menjadi penting agar tidak muncul dikotomi antara ekonomi umum dan ekonomi syariah. “Harmonisasi juga dilaksanakan dengan agenda nasional agar ekonomi syariah tidak dianggap sebagai ‘entitas’ berbeda dengan ekonomi secara umum,” katanya menegaskan.

BSI GIFS 2025 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung peran strategis ekonomi syariah. Tahun ini, acara mengusung tema Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth dan menghadirkan sejumlah tokoh internasional serta peluncuran produk strategis, seperti Muslim Consumption Index dan BEWIZE by BSI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika