Pada AIFC ke-8 mengangkat tema “Peran dan Optimalisasi Keuangan Publik Syariah: Menggali dan Memanfaatkan Potensi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik Syariah untuk Pembangunan Ekonomi” (Islamic Public Finance Role and Optimization: Exploring and Harnessing Potentials and Innovation in Islamic Public Finance Management for Economic Development). Tema ini sangat relevan dalam menghadapi kondisi dan dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan keuangan global, ketegangan geopolitik, serta terfragmentasinya perdagangan global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas AM Djiwandono, menekankan dinamika perekonomian global menuntut pendekatan baru dan inovatif bagi negara-negara dalam mengelola perekonomiannya, termasuk pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskalnya. Paradigma ekonomi Islam dapat menawarkan wawasan dan solusi berharga untuk menghadapi tantangan ini.

"Saya sangat yakin kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menciptakan keuangan publik yang dirancang dengan baik dari perspektif keuangan publik Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah, yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan II Malaysia, Amir Hamzah Azizan mengungkapkan kerangka Ekonomi MADANI yang terdiri atas enam nilai inti, yaitu Sustainability, Ihsan, Respect, Innovation, Prosperity, dan Trust menjadi dasar dari kinerja perekonomian Malaysia yang kuat selama 24 tahun terakhir. Kerangka kerja ini selaras dengan Maqasid Syariah, dirumuskan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan memetakan arah baru bagi lanskap sosio-ekonomi Malaysia.

Dalam perkembangannya, secara global, keuangan publik syariah telah melahirkan inovasi yang fenomal dalam kaitannya dengan perkembangan instrumen keuangan publik syariah, yaitu kerangka pengembangan sustainability linked-sukuk. Indonesia dan Malaysia menjadi pelopor bersama dalam pengembangan instrumen keuangan publik syariah dalam kerangka kebijakan fiskalnya, yang tidak hanya menjadi sumber pendanaan anggaran negara, tetapi juga berdampak signifikan pada inklusivitas, meningkatkan kesejahteraan sosial dan berkeberlanjutan dalam penyelenggaraan layanan negara. Melalui berbagai inistiatif, platform dan inovasi produk, Indonesia dan Malaysia dalam pencapaiannya juga telah menghasilkan beberapa instrumen keuangan publik syariah, seperti Green Sukuk, Sustainability MalaysianGovernment Investment Issues atau Sustainability MGII, serta Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Wamenkeu II juga mengajak para peserta untuk bersama-sama mengembangkan keuangan syariah sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini. “Mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, etika, dan inklusivitas dapat menginspirasi terciptanya sistem ekonomi dan keuangan global yang menguntungkan, tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga dunia secara keseluruhan,” ungkapnya.