REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin berharap terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat mulai hari ini, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan ekonomi syariah di Jabar.
Terlebih, lanjut dia, dengan adanya dukungan pemerintah pusat pada Jawa Barat dalam pengembangan ekonomi syariah, bisa membuat provinsi ini tumbuh besar sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah.
"Jadi, mari sama-sama membangun Jawa Barat yang lebih baik," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Selasa (24/4/2024).
KDEKS Provinsi Jawa Barat yang baru dibentuk ini, dikukuhkan dan dilantik oleh Plt Direktur Komite Nasional Eksekuktif Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat dengan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pembentukan KDEKS Jabar sendiri, disebut Wapres, terbilang terlambat di mana inisiatif ini sudah disampaikan ke Jabar saat masa Gubernur Ridwan Kamil, namun belum juga dibentuk, sementara provinsi lain telah memilikinya, seperti di seluruh Sumatera.
"Alhamdulilah Pak Wapres, kami Jawa Barat akhirnya memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya selalu ditagih Pak Wapres kalau bertemu sejak tahun lalu, dan hari ini sudah punya. Alhamdulillah bukan yang terakhir (ke-29), karena ada provinsi yang belum punya," ucap Bey.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat bergerak cepat menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi syariah yang terukur, berkesinambungan dan disinergikan dengan rencana pembangunan daerah tahunan, utamanya terkait SDM.
Karena menurutnya, Jawa Barat memiliki keunggulan sebagai penyumbang PDRB terbesar nasional, pengekspor komoditas terbesar dan bisa meraih realisasi investasi tertinggi yang bisa ditingkatkan dengan salah satunya melalui pengembangan ekonomi syariah.
Ma'ruf meminta pengembangan ekonomi syariah terus dilakukan seiring dengan pembangunan daerah dan sesuai dengan ciri khas daerah, karenanya pengembangan industri produk halal pada sektor-sektor unggulan sangat penting dilakukan Jawa Barat.
"Dorong kawasan industri halal Jawa Barat melalui insentif baik fiskal maupun non fiskal. Akselerasi sertifikasi halal khususnya produk UMKM dan disektor hulu seperti rumah potong unggas agar mencapai target sertifikasi halal Oktober 2024," katanya.
Menurut dia, juga inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus didorong melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.
Wapres mencatat peran pembiayaan syariah pada proyek di Jawa Barat melalui surat berharga syariah negara (SBSN) cukup besar.
"Terdapat 315 proyek senilai total Rp17,8 triliun yang dibiayai SBSN," ujarnya.
KDEKS juga diminta untuk terus memacu literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat serta melakukan kolabirasi dengan berbagai pihak mulai kalangan pendidikan, pemuka agama, ulama dan ormas Islam.
Dalam pelantikan KDEKS yang dipimpin oleh Plt Direktur KNEKS Taufik Hidayat tersebut, KDEKS Jawa Barat diisi oleh gabungan antara unsur eksekutif, akademisi dan pelaku usaha keuangan syariah, dengan susunan:
Ketua: Pj Gubernur Jabar
Sekretaris: Sekda Jabar
Kepala Pelaksana KDEKS Jabar: Diana Sari
Kepala Sekretariat KDEKS Jabar: Kabiro Perekonomian Setda Jabar
Anggota: Kepala Bappeda Jabar, Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kepala Divisi Industri Halal KDEKS Jabar: Zulfaini Mustafah
Kepala Divisi Keuangan Syariah KDEKS Jabar: Yudi Ahmad Faisal.
Date Publish : 2024-04-23 17:57:18
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor : Adi Lazuardi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
