REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG -- Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menginginkan Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dan ekonomi syariah juga sudah menjadi tuntutan global.
"Bagi kita umat Islam, ekonomi syariah selain memberikan benefit ekonomi pengembangan bisnis. Karena ekonomi syariah ini sudah menjadi bagian global," ucap Wapres saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (23/4/2024).
Bahkan, kata Wapres, di beberapa negara yang penduduknya tidak mayoritas Muslim, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga telah dilakukan. Korea (Selatan) misalnya, mereka intensif sekali mengembangkan industri halal terutama farmasi. Di Taiwan, Brasil, apalagi di China pun sekarang mengembangkan industri halal.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyatakan perlu ada pengusaha berbasis syariah untuk mengembangkan industri halal maupun dana sosial syariah. "Industri halal, industri keuangan maupun dana sosial syariah zakat itu sangat tergantung pada pengusaha ini. Kalau tidak ada pengusaha tentu tidak ada industri halal, tidak ada industri keuangan dan tidak ada yang berzakat maupun berwakaf. Karena itu, menjadi penting mengembangkan para pengusaha ini," kata Wapres menjelaskan.
Menurut Wapres, untuk mengembangkan pengusaha berbasis syariah itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya optimalisasi program inkubasi usaha syariah, penguatan para pengusaha syariah yang sudah ada serta menghijrahkan pengusaha konvensional ke syariah.
Pertama, tadi melalui inkubasi usaha menumbuhkan, penyemaian yang tadinya tidak ada ditumbuhkan, terutama di daerah-daerah. Kedua, penguatan para pengusaha yang sudah ada yang sudah eksisting diperkuat. Yang ketiga, menghijrahkan pengusaha-pengusaha yang konvensional menjadi pengusaha syariah.
"Ini saya kira baru akan terjadi penguatan-penguatan itu," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika