REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pengembangan industri halal di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya menyasar para pengusaha Muslim tetapi juga dari kalangan non-Muslim.
Salah satu contohnya, Grandi Kaparang, seorang pelaku UMKM Es Potong asal Manado yang telah menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama.
Usai acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulut, Grandi menceritakan, saat ini ia tengah mengembangkan usaha es potong dengan nama Eis Cool Lin.
"Yang saya kembangkan itu dari mulai 2022. Jadi semenjak Covid-19 kita kembangkan usaha es cream, es potong. Saat ini kami baru [menjangkau] kawasan Sulut saja, terus kami dibantu oleh Bank Indonesia dalam pengembangan, terutama sertifikasi halal," kata Grandi di Kota Manado, Sulut, Kamis (4/4/2024).
Grandi menyebut dengan adanya sertifikat halal, ia berharap produknya akan semakin berkembang dan dikenal banyak orang, serta dapat menjangkau berbagai daerah lain di seluruh Indonesia. Karena dengan label halal, pasar bagi produknya kian luas.
"Terima kasih banyak kepada Bapak Wapres, Bank Indonesia, yang sudah memfasilitasi kami pelaku UMKM, apalagi saya dari kalangan non-Muslim, kemudian saya mendapatkan sertifikat halal, sehingga bisa sangat membantu produk-produk saya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, ke daerah-daerah bisa lebih aman," tutur Grandi.
Grandi menceritakan, proses sertifikat halal ini sangat mudah dan hanya memakan waktu tiga bulan. Ia mengaku sama sekali tidak terbebani karena dibantu semua. "Dibantu semua mulai dari data-data. Kalau kita punya kendala dibantu oleh BI dan BPJPH sendiri," ujarnya.
Grandi merasa sertifikasi halal terhadap produknya sangat berkah dan bermanfaat. Ia pun berharap UMKM seperti usahanya ini dibantu dari segi kelegalannya, permodalannya, sehingga produk UMKM di wilayah Sulut dapat terus berkembang ke seluruh pelosok Tanah Air.
Pada saat pengukuhan KDEKS Sulut, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan KDEKS Provinsi Sulut yang telah mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren.
Sulawesi Utara juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun bersumber dari SBSN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
