Rabu 29 Nov 2023 11:30 WIB

Wapres: Indonesia Ingin Ada Komite Ekonomi Syariah di Tingkat Global

Komite ini seperti KNEKS dan KDEKS di Indonesia.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden KH Maruf Amin bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, pada Selasa (28/11/2023).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, pada Selasa (28/11/2023).

oleh Fauziah Mursid dari Kuching, Malaysia.

REPUBLIKA.CO.ID,KUCHING--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia ingin ada komite khusus yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Hal ini untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global.

Baca Juga

Harapan ini disampaikan Wapres Ma'ruf sebagai tindaklanjut penyelenggaraan Global Muslim Business Forum di Kota Kuching-Serawak, Malaysia. Wapres mengharapkan, penguatan kerja sama berbagai negara dalam ekonomi dan keuangan syariah setelah forum tersebut digelar.

"Jadi artinya sangat besar, kalau itu dikembangkan. Saya kira itu dan kita ingin mungkin kita ingin ada semacam komite dari yang bersifat global," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan persnya, Rabu (29/11/2023).

 

Wapres mengatakan, komite ini yang sudah dijalankan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Di tingkat pusat, Pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Dan di tingkat daerah ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang dipimpin oleh kepala daerah.

"KNEKS kita di Indonesia untuk nasional. Tetapi Komite yang sifatnya internasional, nah di sanalah bisa kita kembangkan," ujarnya.

Ketua Harian KNEKS itu mengharapkan, melalui forum juga bisa memperkuat dukungan pengembangan ekonomi syariah, khususnya industri halal masing-masing negara. Sehingga, kerja sama ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengembangan ekonomi syariah secara global.

"Baik dalam arti regulasi yang menyangkut ekspor impor maupun juga standardisasi halal yang mungkin ada perbedaan bisa saja itu jadi barikade," ujarnya.

Ia melanjutkan, termasuk kerja sama di bidang teknologi, inovasi hingga pembiayaan. Menurutnya, kerja sama ini diperlukan mengingat negara-negara yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya produk halal tidak hanya negara muslim, tetapi juga negara non-Muslim.

"Paling tidak kan negara yang masuk dalam OKI saja itu ada 57 negara, di luar OKI juga banyak jadi perdagangan-perdagangan yang sifatnya halal itu negara lain juga ikut yang di luar OKI. Tiongkok sendiri mengembangkan, Korea Selatan juga, bahkan di beberapa negara seperti New Zealand, Australia, Amerika, Inggris juga ikut menjadi pusat pusat keuangan dunia," ujarnya.

Karena itu, ia berharap Islamic Development Bank (IDB) ikut mengambil peran dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement