REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemimpin daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota agar menggunakan anggaran daerahnya untuk mengintervensi pasar. Sehingga angka inflasi di daerah akan terkendali dengan baik dan akan menurun secara bertahap.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
“Kalau harganya masih naik, bapak ibu, juga saya minta Bulog, bapak ibu gubernur, bupati, wali kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun, turun,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, angka inflasi di Indonesia pada Juli 2023 sangat terkendali, yakni 3,08 persen. Angka inflasi di Indonesia ini dinilai jauh lebih terkendali jika dibandingkan negara lainnya seperti Argentina yang mencapai 113 persen, Turki 47 peren, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika sebesar 3,2 persen.
“Jadi inflasi ini penting. Percuma pertumbuhan kita misalnya 5 tapi inflasinya 9. Tekor,” kata Jokowi.
Ia mengatakan, pengendalian inflasi di berbagai negara manapun biasanya dilakukan dari satu bank sentral. Sementara pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan baik melalui kebijakan moneter dan fiskal, serta melakukan pengecekan di lapangan secara langsung.
“Bayangkan mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga tapi distribusi barang terganggu karena jalannya rusak semua tidak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
