REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengubah formulasi penghitungan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu dengan formula yang lebih komprehensif sehingga data yang dihasilkan lebih valid.
"Selama ini formulasi penghitungan jumlah wisatawan yang datang ke Sumbar berdasarkan data tiket masuk destinasi berbayar pada 19 kabupaten dan kota," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda di Padang, Ahad (2/7/2023).
Ia menyebut data itu luput mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi tidak berbayar sehingga diduga data kunjungan yang ada selama ini jauh lebih sedikit dari fakta di lapangan.
"Sumbar memiliki cukup banyak destinasi wisata tidak berbayar seperti Pantai Padang dan banyak pantai di pesisir barat Sumbar. Selama ini data kunjungan ke destinasi ini tidak terpantau," ujarnya.
Menurutnya dengan mengandalkan data dari formulasi lama jumlah kunjungan ke Sumbar bisa mencapai 8,2 juta orang setahun pada sebelum pandemi Covid-19. Jumlah itu juga menjadi target kunjungan pada tahun 2023 dengan dukungan program Visit Beautiful West Sumatera.
Jika menggunakan formulasi baru, data jumlah kunjungan wisatawan bisa lebih valid dan diyakini jauh di atas target 8,2 juta orang.
Luhur mengatakan formulasi baru itu bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi yang memiliki teknologi untuk mencatat pergerakan orang berdasarkan nomor telepon. Data itu tidak hanya menunjukkan data kunjungan, tetapi juga bisa menunjukkan data jenis kelamin hingga usia wisatawan yang datang ke Sumbar.
Data itu menurutnya akan menjadi modal penting untuk pengembangan pariwisata Sumbar ke depan yang bisa pula disesuaikan dengan karakter wisatawan yang datang. "Untuk penyediaan data kita sudah lakukan kerjasama. Sementara untuk pengolahan data itu kita juga akan bekerjasama dengan para peneliti di perguruan tinggi," katanya.
Luhur berharap pengembangan pariwisata Sumbar dengan berbasis data yang valid akan lebih terarah sehingga hasilnya juga akan lebih nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
