Rabu 08 Mar 2023 13:19 WIB

Bertemu Gubernur Kyoto, Wapres Tekankan Kerja Sama Bisnis Halal dan Perlindungan WNI

Kerja sama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang seperti makanan, minuman obat.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Lida Puspaningtyas
Wakil Presiden Maruf Amin melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, di Kyoto Guest House, Rabu (08/03/2023). BPMI/Setwapres
Foto: Dok BPMI/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, di Kyoto Guest House, Rabu (08/03/2023). BPMI/Setwapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, di Kyoto Guest House, Rabu (8/3/2023). Dalam pertemuan, Ma'ruf menekankan dua poin penting yang menjadi agenda utama kunjungan kerjanya ke Jepang kali ini.

Pertama, yaitu upaya peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya bisnis produk halal.

Baca Juga

"Indonesia juga siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto," kata Ma'ruf dikutip dari siaran persnya, Rabu (8/3/2023).

Pengembangan bisnis halal ini, kata Ma'ruf dapat dilakukan di antaranya melalui kerja sama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang seperti makanan, minuman dan obat-obatan. Ma'ruf juga berharap, penguatan kerja sama ekonomi dapat diteruskan di sektor bisnis lainnya.

"Saya berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat dengan sektor potensial lain, seperti perdagangan komoditi unggulan, pertanian atau ketahanan pangan," ujar Ma'ruf.

Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini mengatakan, kedekatan Indonesia-Jepang juga tercermin dari banyaknya kerja sama yang dilakukan antarkedua negara, salah satunya kerja sama aktif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985.

"Kerja sama Sister Province Yogyakarta dan Kyoto telah berjalan  baik melalui pertukaran budaya dan pendidikan," ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui pertukaran ini, telah banyak masyarakat kedua negara yang mendapatkan pengalaman lintas negara.

"Ada lebih dari 1.300 masyarakat Indonesia tinggal di Kyoto, mayoritas pelajar dan pemagang," paparnya.

Karena itu, dalam poin pembahasan kedua, Ma'ruf menyinggung terkait pelindungan WNI. Ma'ruf mengapresiasi komitmen Pemerintah Prefektur Kyoto yang selama ini memberikan pelayanan dalam memastikan upaya pelindungan WNI di Kyoto.

"Saya berharap Pemerintah Prefektur Kyoto dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan dan pelayanan yang optimal dan prima kepada para WNI di luar negeri," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement