REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana spin off unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN syariah menjadi bank umum syariah. Erick menyampaikan spin off BTN syariah telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ya ini baru saja dapat persetujuan hari ini dari Bapak Presiden karena memang semua aksi korporasi ada persetujuan, baru ke saya," ujar Erick saat menghadiri acara Islamic Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Erick mengatakan persetujuan tersebut memungkinkan BTN syariah untuk melakukan aksi korporasi seperti mengakuisisi perusahaan lain.
"Bahwa nanti BTN sekarang, boleh untuk mulai mengakusisi salah satunya yang perusahaan bank syariah yang ada di private sector. Nanti silahkan tanya Pak Nixon (Direktur Utama BTN)," ucap Erick.
Erick mengatakan Kementerian BUMN telah mendalami rencana aksi spin off dan telah memberikan persetujuan. Terkait operasional dan investasi ke depan, Erick mengatakan hal itu akan menjadi tugas Danantara.
"Itu nanti masalah operasional, investasi kan sekarang di Danantara. Kalau saya cuma approval-nya saja," kata Erick.
Sebelumnya, BTN menargetkan proses pemekaran (spin off) unit usaha syariah yakni BTN Syariah selesai pada kuartal III 2025. BTN pun menjelaskan skema verifikasi UUS menjadi BUS.
"Sehingga BTN Syariah dapat beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) sebelum tahun ini berakhir," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Berdasarkan timeline, BTN akan mengajukan permohonan izin akuisisi Bank Victoria Syariah (BVS) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan.
“Setelah mendapat izin dari regulator, BTN akan memisahkan UUS yakni BTN Syariah dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru,” kata Nixon.