REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan, usaha halal di Indonesia kini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data KNEKS, kontribusi sektor halal terhadap PDB Indonesia diperkirakan mencapai 47,27 persen atau sekitar Rp10.600 triliun pada 2024. Angka ini diharapkan akan meningkat menjadi 48,34 persen atau Rp11.700 triliun pada 2025.
“Ekosistem usaha halal mencakup sektor strategis seperti makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, hingga modest fashion. Dengan proyeksi kontribusi sektor makanan-minuman halal mencapai 6,50 persen dari PDB pada 2025, sektor ini menjadi tulang punggung utama,” ujar Emir dalam Focus Group Discussion (FGD) Republika bertema Outlook Keuangan Syariah 2025: Mewujudkan Industri yang Berkelanjutan di Kantor Republika, beberapa waktu lalu.
Emir juga menambahkan, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia ditargetkan meningkat dari 11,59 persen pada 2024 menjadi 12,33 persen pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan negara.
"Dengan penguatan sektor ini, kita dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6 persen pada 2025,” jelasnya.
Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengembangkan komoditi halal yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor dan daya saing Indonesia di pasar global. Nilai ekonomi komoditi halal yang bersertifikat diperkirakan mencapai Rp2.123,4 triliun pada 2024, dan akan naik menjadi Rp2.247,1 triliun pada 2025.
KNEKS mencatat ada sembilan komoditi halal unggulan, seperti ikan, kelapa sawit, kayu, karet, dan udang, yang menjadi prioritas. "Contohnya, sektor ikan diperkirakan akan mencapai Rp405 triliun pada 2024. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik agar produk halal Indonesia semakin kompetitif di pasar global," kata Emir.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi ekspor halal dari 17,15 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 18,15 persen pada 2025. Bersama pemerintah dan BPJPH, KNEKS terus berupaya agar produk halal Indonesia tidak hanya bersertifikat, tetapi juga memiliki daya saing global."Ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok halal dunia,” ujarnya.
Meskipun potensinya besar, Emir mengakui ekonomi syariah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kontribusi ekspor produk halal yang hanya 3,8 persen dari total impor produk halal negara-negara OKI.
“Potensi pasar kita sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ada peluang besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” ujar Emir.
Selain itu, market share keuangan syariah nasional yang baru mencapai 11,5 persen, dengan mayoritas kontribusi dari sukuk, menunjukkan perlunya diversifikasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan dana sosial syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga masih jauh dari optimal, dengan total resmi terkumpul baru mencapai Rp40 triliun.
Emir juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal untuk UMKM, yang saat ini tertunda hingga 2026, padahal sebelumnya ditargetkan selesai pada 2024. Menurutnya, memperkuat ekosistem halal dan meningkatkan kerja sama antar sektor dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika