REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memastikan Indonesia membuka peluang kerja sama global untuk sertifikasi halal. Hal ini mengingat tingginya permintaan pasar global terhadap produk halal yang berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaminan pemenuhan unsur halal komoditas.
Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem industri halal memadai terutama dalam penetapan sertifikasi halal, membuka peluang kerja sama sebesar-besarnya dengan negara lain.
“Kita sudah punya standar halal, sudah ada lembaganya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kita memberikan asistensi bukan saja untuk di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” kata Wapres dikutip dari siaran persnya saat dimintai tanggapannya mengenai Pemerintah Vietnam yang ingin bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan sertifikasi halal, Selasa (9/1/2023).
Menurut Wapres, dalam konteks kerja sama luar negeri, Indonesia telah memiliki berbagai bentuk kerja sama pada bidang syariah di sejumlah negara.
“Kita punya lembaga- lembaga, ada di Korea namanya “Ini Halal Korea”, di RRT yang saya kunjungi kemarin di Shanghai itu namanya “Al-Amin”. Ini merupakan lembaga yang mengelola halal tapi sertifikatnya dari Indonesia dan ada yang sertifikatnya (ditetapkan) setempat,” katanya.
Dalam teknis penanganannya, Wapres menyebut Vietnam dapat mengajukan bentuk kerja sama seperti apa yang diinginkan, yang nantinya akan disesuaikan dengan kepentingan kedua belah negara.
“Saya kira keinginan Vietnam ini akan kita respon ada dua, apa mereka hanya menjadi semacam lembaga pengelola yang sertifikasinya di Indonesia atau juga mereka ada lembaga sampai kepada sertifikasi sendiri, kita memberikan bimbingan dan pengakuan,” kata Wapres.
Sebagai tindak lanjutnya, Wapres secara tegas memberikan respon positif terhadap potensi kerja sama di bidang industri halal dengan Negeri Naga Biru tersebut.“Saya minta nanti supaya berhubungan dengan BPJPH di Indonesia,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
