REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, untuk mendorong akses pembiayaan perumahan, industri dinilai membutuhkan bank syariah besar yang fokus dengan kemampuan penyaluran pinjaman yang mumpuni sehingga pasar tergarap optimal. Terlebih Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah memiliki keunggulan cicilan yang tetap.
"Sangat dibutuhkan bank syariah yang fokus dalam menyalurkan KPR karena ini pasarnya besar," ujarnya dalam Webinar Urgensi BTN Syariah Penuhi Kebutuhan KPR Generasi Muda yang ditayangkan secara daring oleh Republika Official, Kamis (14/12/2023).
Oleh karenanya ia sangat mendukung bila benar BTN Syariah mengakuisisi Bank Muamalat. Menurutnya langkah konsolidasi tersebut bisa menjadi jalan keluar kebutuhan rumah masyarakat Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya dan adanya bonus demografi hingga 2030 nanti.
"Saya sangat mendukung bila akusisi bank Muamalat dengan BTN Syariah. Memang kebutuhan KPR itu besar sekali, antara 1 - 1,5 juta rumah pertahun dengan asumsi tidak ada peningkatan, tapi kita tahu dengan ada bonus demografi tentu kebutuhan rumah akan meningkat bisa sampai 2 juta keluarga setiapnya tahuunya, dengan kondisi ini tentu dibutuhkan bank syariah khusus KPR dengan kemampuan lebih besar," terangnya.
Piter menilai, dengan mengakusisi Bank Muamalat terdapat keunggulan yakni basis nasabah Bank Muamalat yang loyal. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, bank Muamalat memiliki keunikan dan masalah yang cukup rumit, bank Muamalat tetap tidak ditinggalkan oleh sebagian besar nasabahnya hingga saat ini.
"Artinya sebuah potensi bila bergabung dengan BTN Stariah bakal jadi bank yang baik, apalagi jika nanti dibackup pemerintah, sehingga nanti ada dua bank syariah besar selain BSI ketika BTN Syariah akusisi Bank Muamalat. Dengan catatan BTN Syariah yang sudah ambil Bank Muamalat bisa fokus kepelayanan KPR Syariah, itu adalah kondisi yang ideal sekali," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Muamalat juga telah buka suara terkait kabar tersebut. Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji tidak menampik atau membenarkan kabar tersebut, dan menyampaikan bahwa itu merupakan ranah sepenuhnya dari pemegang saham pengendali dari Bank Muamalat, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Terkait dengan pemberitaan tentang rencana akuisisi Bank Muamalat oleh salah satu bank nasional, dapat kami sampaikan bahwa hal ini sepenuhnya merupakan ranah/kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat. Kami tentunya akan mengikuti arahan dan strategi dari PSP," ujar Hayunaji pada November lalu.
Bank Muamalat memiliki strategi pertumbuhan non-organik untuk percepatan pertumbuhan bisnis yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini termasuk di dalamnya mencermati peluang yang ada untuk melakukan aksi korporasi berupa merger/akuisisi dengan terbitnya peraturan tentang kewajiban spin-off UUS dari bank induk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
