REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus berlanjut meskipun Pemerintahan Joko Widodo berakhir pada 2024. Hal ini karena, saat ini ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi sistem ekonomi nasional.
"Pergantian pemerintahan pada 2024 bukanlah alasan terhentinya upaya bangsa kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air," ujar Wapres Ma'ruf dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-Gov) ke-3 2023 di Depok, Selasa (5/12/2023).
Wapres berharap pemimpin Pemerintahan berikutnya menyadari jika Indonesia diakui sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga hal ini menjadi potensi besar untuk Indonesia memimpin pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global
"Sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk berada di bangku kemudi dalam pengembangan ekonomi syariah global, dan menjadi model bagi terwujudnya Islam dan kemajuan. Oleh sebab itu, peluang yang mengemuka tidak boleh mengendap dan terlewat," ujar Kiai Ma'ruf.
Dalam hal ini, Wapres pun menilai pentingnya peran institusi pendidikan tinggi sebagai terdepan dalam membaca peluang tersebut. Ia berkeinginan agar ke depan, perguruan tinggi Indonesia melahirkan karya literatur rujukan tentang ekonomi dan keuangan syariah dunia maupun ahli-ahli ekonomi dan keuangan syariah yang mendunia.
"Untuk itu, saya minta kepada Universitas Indonesia dan seluruh perguruan tinggi di tanah air agar terus menyelenggarakan edukasi, riset, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah, serta menciptakan ahli-ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang dibutuhkan oleh negeri sendiri dan bangsa-bangsa lain di dunia," ujarnya.
Dia menilai kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan juga mesti semakin solid untuk menghasilkan terobosan-terobosan. Diantararanya, dalam mendorong pengembangan kewirausahaan syariah melalui penguatan kerja sama pelaku industri halal dengan industri keuangan syariah. Utamanya dalam peningkatan akses pembiayaan syariah bagi UMKM Halal dan pendampingan proses halal.
"Indonesia menjadi begawan di bidang diplomasi halal karena keberhasilan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri," ujarnya.
Untuk itu, cita-cita besar ini kata Wapres, membutuhkan kesinambungan kerja dari pemerintah, dunia pendidikan dan juga praktisi.
"Saya meminta untuk dikawal terus keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus utama pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, di tingkat nasional dan daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
