REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia (PTSI) Saifuddin Wijaya mengatakan, penyerahan sertifikat halal UKM binaan Rumah BUMN Telkom merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan sertifikasi halal di Indonesia.
Saifuddin menyampaikan hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 yang menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. "Hingga saat ini, lembaga pemeriksa halal (LPH) PTSI telah melakukan pemeriksaan halal terhadap 2.361 pelaku usaha di seluruh Indonesia," ujar Saifuddin di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Saifuddin menyampaikan PTSI bekerja sama dengan Telkom memberikan fasilitasi sertifikat halal untuk 248 UKM Binaan Rumah Telkom pada tahun ini. PTSI sebelumnya juga telah berhasil memberikan 249 sertifikat halal kepada UKM Binaan Rumah BUMN Telkom pada 2022.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Telkom atas kepercayaannya kepada LPH Surveyor Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada UKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal," lanjut Saifuddin.
Saifuddin berharap sertifikasi ini dapat menambah kepercayaan pelanggan dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan penjualan. LPH Surveyor Indonesia, lanjut Saifuddin, akan terus berkontribusi dalam pengembangan industri halal serta ekosistem halal dunia dan menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.
Kepala LPH PT Surveyor Indonesia Afrinal mengatakan kolaborasi dengan Telkom berjalan sejak 24 Maret-29 September 2023. Afrinal menyampaikan 248 pelaku usaha meliputi 16 jenis produk seperti makanan minuman, kosmetika, lemak minyak dan emulsi, dan perbekalan serta kesehatan rumah tangga.
"Alhamdulillah dapat diselesaikan LPH PTSI pada 13 September 2023. Jadi lebih cepat sepuluh hari dari target yang ditetapkan," ucap Afrinal.
Afrinal menyampaikan kolaborasi PTSI dan Telkom dalam penyelenggaraan pekerjaan sertifikasi halal untuk produk UMK telah dimulai sejak 2022 dengan jumlah UMK sebanyak 249 yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Banten. Afrinal berharap kerja sama ini terus berlanjut pada tahun depan
"Sehingga program pemerintah untuk mengejar 10 juta sertifikat halal produk dapat tercapai," kata Afrinal.
Berdasarkan data BPJPH, Afrinal mengatakan jumlah sertifikat produk halal yang baru tercapai per 8 November 2023 sebanyak 3.060.433. Afrinal menilai masih ada sekitar 6.939.567 sertifikat halal produk untuk merealisasikan target 10 juta produk sertifikasi halal pada 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
