REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendapatan negara pada tahun anggaran 2022 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercapai 114,01 persen dari target, sementara belanja Kemenkeu sebesar 97,81 persen dari pagu.
"Kita memperkuat APBN kita menjadi lebih baik, baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.034,54 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp 46,31 triliun. Penerimaan perpajakan 2022 mencapai 114,04 dari target, dan lebih tinggi dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2021 yang senilai Rp 1.547,87 triliun.
Pencapaian melebihi target karena meningkatnya konsumsi masyarakat, tingginya harga komoditas, reformasi perpajakan, kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan upaya ekstra Kemenkeu dalam pencapaian target.
Penerimaan perpajakan berkontribusi 97,77 persen dari total pendapatan Kemenkeu. Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan Rp 998,2 triliun, PPN Rp 687,61 triliun dan Cukai Rp 226,88 triliun yang memberikan kontribusi masing-masing 47,97 persen, 33,04 persen dan 10,90 persen dari total pendapatan Kemenkeu.
PNBP terbesar bersumber dari Pendapatan BLU terutama dari pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit Rp 34,71 triliun atau 74,96 persen dari total PNBP Kemenkeu.
Sementara itu belanja Kemenkeu pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara optimal sebesar Rp 75,90 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp 21,96 triliun, belanja barang Rp 51,57 triliun dan belanja modal Rp 2,37 triliun.
"Belanja Kementerian Keuangan dilakukan secara prudent dan hati-hati meskipun tugas dan situasi yang dihadapi tidak mudah," ujarnya.
Realisasi belanja pegawai Rp 21,96 triliun atau 99,12 persen untuk membayar gaji dan tunjangan 80.286 pegawai dalam mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas dan produktif.
Realisasi belanja barang mencapai Rp 51,57 triliun atau 97,54 persen untuk mendukung kegiatan yang bersifat strategis antara lain penyaluran beasiswa untuk 45 ribu awardee, penyaluran insentif biodiesel 6,97 juta kiloliter, dukungan Presidensi G20 sebesar Rp 140,4 miliar.
Sementara itu realisasi belanja modal sebesar Rp 2,37 triliun atau 92,08 persen terutama digunakan untuk infrastruktur TIK, penyelesaian Core-Tax System, pengadaan collaborative tools, dan pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
