REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut popularitas produk halal dan tingginya permintaan datang dari konsumen nonmuslim. Hal ini dikarenakan para konsumen nonmuslim mencari produk yang berkualitas tinggi, baik, dan aman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ekonomi halal berpotensi terus berkembang karena penerapan kerangka dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh batasan agama. Hal ini juga mencakup standar kesehatan, kebersihan, dan keselamatan yang relatif tinggi.
"Popularitas produk halal dan peningkatan permintaannya dianggap datang bahkan dari konsumen nonmuslim. Konsumen kecil mencari produk yang berkualitas tinggi, baik, aman, dan terutama beretika yang tertanam dalam perdagangan dan nilai-nilai halal," ujarnya saat acara The 7th Annual Islamic Finance Conference, Selasa (29/8/2023).
Menurutnya, industri halal telah tumbuh positif di tengah tantangan global yang serius dan beragam. Tercatat sebanyak 1,9 miliar Muslim di dunia menghabiskan dua triliun dolar AS khusus produk halal pada 2021.
Pengeluaran tersebut tumbuh lebih tinggi hampir sembilan persen dari 2020 hingga 2021. Pada 2025, pengeluaran umat Islam sektor halal diperkirakan tumbuh 7,8 persen atau tiga triliun dolar AS dan ekonomi halal global diperkirakan 4,96 triliun dolar AS pada 2030.
“Tantangan global telah menekankan kembali nilai ekonomi halal sebagai sumber pertumbuhan baru," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi halal global. Hal itu mengingat populasi muslim yang besar membuat produksi dan pengembangan pasar produk halal di Indonesia berkembang dengan baik. Tercatat ekonomi halal Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik bruto sebesar 5,1 miliar dolar AS per tahun.
“Meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan halal serta posisi strategis Indonesia di pasar global telah memberikan potensi pertumbuhan yang cepat dan ruang yang luas bagi ekonomi halal Indonesia dapat berkembang,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, industri halal pada tingkat global menghadapi tantangan yang relatif sama, yaitu fragmentasi lembaga-lembaga halal, minimnya standardisasi, kurangnya pengetahuan auditor halal, dan kepatuhan terhadap standar syariah. Selain itu, juga termasuk rendahnya literasi halal, kurangnya penelitian dan pengembangan, tidak adanya lembaga sertifikasi internasional, dan kurangnya pendanaan halal. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga pilar strategis utama yang menjadi perhatian.
Pertama, fokus pemenuhan terhadap meningkatnya permintaan produk halal yang berkualitas tinggi. Strategi tersebut juga diiringi dengan keuangan sosial Islam, seperti zakat, yang berperan penting untuk meningkatkan konsumsi produk halal karena dapat memberdayakan daya beli kelompok yang terpinggirkan.
“Namun juga perlu mengatasi agar tidak menimbulkan hambatan dan biaya transaksi yang tinggi," ucapnya.
Kedua, komitmen terhadap perdagangan dan promosi internasional untuk memperluas akses pasar halal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perdagangan, promosi, dan memperkuat eksposur internasional terhadap produk halal Indonesia sekaligus membantu produsen untuk memanfaatkan peluang yang ada.
“Perdagangan internasional menjadi hal yang terpenting merupakan bagian integral dari ekonomi halal serta membuka pasar halal baru yang sedang berkembang dengan meningkatnya populasi muslim di luar negara Islam,” ucapnya.
Terakhir, investasi dalam ekonomi halal yang diwujudkan melalui penyederhanaan izin usaha, pemberian insentif untuk industri halal, serta memberikan akses ke pameran nasional dan internasional bagi UMKM.
“Pemerintah Indonesia selalu mendukung industri halal dengan menciptakan lembaga nilai-nilai halal dan memperkuat kebijakan. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa industri ini telah mengadopsi standar halal yang kuat dan terpercaya,” ucapnya.
Selain dari ketiga strategi tersebut, pendanaan dan keuangan halal juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem halal, maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk. Sri Mulyani menjelaskan instrumen tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka ekonomi halal hingga skema pembiayaan untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan halal terintegrasi dan sepenuhnya memenuhi standar halal.
"Pemerintah Indonesia selalu mendukung industri halal dengan menciptakan institusi nilai-nilai halal dan memperkuat kebijakan," jelasnya.
Ke depan, Sri Mulyani menekankan Indonesia memegang peran penting dalam ekonomi halal global. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan akan produk dan layanan halal serta posisi strategis Indonesia di pasar global telah memberikan potensi pertumbuhan yang cepat serta ruang pengembangan yang luas bagi perekonomian halal Indonesia.a
Ikuti Whatsapp Channel Republika
